SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia)
JOGJA—Total belanja pegawai DIY yang mencapai 60% lebih dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ternyata melebihi rata-rata nasional.
Pemmerintah Provinsi berdalih kenaikan gaji pegawai negeri sipil saban tahun yang tak sebanding dengan dana transfer ke daerah sangat membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia)
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto menyatakan data terakhir total belanja pegawai DIY mulai dari Pemprov sampai empat kabupaten dan kota sejak 2007 hingga 2010 melebihi rata-rata nasional.
Pada 2009 misalnya, belanja
pegawai
DIY mencapai 55,1% sedangkan rata-rata nasional hanya 41,5% sementara pada 2010 naik sampai 60,6% dibanding nasional yang hanya 45,7%.
Akibatnya, sebagian besar dana APBD tak dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat lantaran tersedot ke pegawai adahal Kementerian Keuangan mengimbau daerah agar belanja pegawai tak lebih dari 50%.
“Kalau tidak ditahan [belanja pegawai], belanja ke rakyat akan makin sedikit. Jadi, belanja bukan untuk infrastruktur yang menetes ke rakyat,” ujar Marwanto saat menyampaikan presentasi kondisi fiskal Jogja pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2012 di Hotel Ambarukmo, Jumat (9/3). (sun)