SOLOPOS.COM - Ilustrasi demonstrasi (JIBI/Harian Jogja/Reuters)
Harianjogja.com, JOGJA-Mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Jogja menyampaikan keinginannya berdialog dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Keinginan berdialog tersebut menyusul aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kerap dihalang-halangi Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Paksi Katon.
Selasa (15/7/2014) siang, aksi unjukarasa mahasiswa yang akan dilakukan di Titik Nol Kilometer dihadang Paksi Katon di depan Taman Makam Pahlawan Jalan Kusumanegara. Mahasiswa dan Paksi Katon sempat saling dorong sebelum polisi datang dan melerainya.
Setelah membacakan pernyataan sikap mahasiswa kemudian membubarkan diri. Sebelumnya 1 Juli lalu aksi unjukrasa juga dihadang Paksi Katon di Simpang Empat Kalimambu, Jogja.
Paksi Katon menilai aksi mahasiswa Papua itu cenerung kearah makar karena membawa simbol-simbol OPM (Organisasi Papua Merdeka) sehingga mencederai keutuhan NKRI.
Paksi Katon mempersilahkan aksi tersebut diluar Jogja. “Kami tidak mau kenyamanan Jogja dirusak dengan aksi-aksi makar,” kata Komanan Paksi Katon Muchamad Suhud.
Juru Bicara AMP Roka Roykaroba mengungkapkan, tindakan Paksi Katon telah menghalang-halangi kebebasan berpendapat di muka umum. AMP hanya ingin menyampaian aspirasi terkait kondisi di Papua Barat.
Dia mengklaim ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polisi. “Kami minta aparat TNI ditarik dari Papua Barat,” kata dia di sela-sela aksi.
Roka juga menampik membawa benera OPM. Yang dibawa peserta aksi hanya kertas bergambar benera Papua Barat. “Kami ingin berialog dengan Sultan kenapa kami dilarang unjuk rasa di Jogja,” tandas Roka.