SOLOPOS.COM - Suasana di kediaman warga penolak pembangunan NYIA, dan posko Aliansi Tolak Bandara Kulonprogo, Rabu (6/12/2017). (Uli Febriarni/JIBI/Harian Jogja)
Jumlah aktivis yang mendukung gerakan penolakan terhadap pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) bertambah.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Jumlah aktivis yang mendukung gerakan penolakan terhadap pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) bertambah.
Baca juga : Sebanyak 15 Mahasiswa Penolak Bandara Kulonprogo Akhirnya Dibebaskan
Pada Rabu (6/12/2017), tercatat ada lebih dari 200 orang, berkumpul di Sekretariat Aliansi Tolak Bandara Kulonprogo, dan rumah-rumah anggota Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP).
Kepala Kepolisian Resor Kulonprogo, Ajun Komisaris Besar Polisi Irfan Rifa’i menuturkan, berkumpulnya massa aksi yang lebih banyak itu, dimulai paska penangkapan aktivis aliansi, pada sehari sebelumnya. Mereka berasal dari beberapa universitas di Jogja dan luar daerah, datang secara mandiri, bergabung dengan para relawan penolak NYIA.
“Mereka datang setelah menerima undangan terbuka, yang disebar lewat media sosial, setelah melihat proses pengamanan belasan aktivis,” ujarnya, Rabu.
Akun tersebut, selain berisikan informasi mengenai dinamika yang terjadi di lokasi Izin Penetapan Lahan NYIA, juga berisikan sejumlah ujaran kebencian kepada jajaran Polres Kulonprogo. Irfan enggan membeberkan lebih jauh akun yang dimaksud, hanya saja menurutnya, akun tersebut sedang dalam pantauan intensif kepolisian.
Selain itu, kepada ratusan aktivis yang berada di lahan NYIA, aparat tidak akan memberlakukan tindakan tegas, selama mereka hanya beraktivitas biasa di lokasi kediaman warga. Kecuali, apabila para aktivis melakukan penyampaian aspirasi di sana.
Sementara itu, Koordinator Pantauan Lapangan Aliansi Tolak Bandara Kulonprogo, Heronimus Heron mengungkapkan, mereka tetap bertahan di lokasi NYIA untuk mendukung gerakan warga yang menolak pembangunan NYIA.
Aliansi dan partisipan juga menilai harus menghalangi apa yang dilakukan tim pengosongan. Mengingat, rumah yang akan dirobohkan adalah milik warga penolak, yang dilengkapi Sertikat Hak Milik.
Menurut Heron, konsinyasi terjadi hanya apabila disepakati oleh kedua belah pihak, namun fakta yang terjadi antara warga dan PT AP I adalah sesuatu yang tidak relevan, karena hingga kini warga masih menolak menyerahkan tanah dan bangunannya.
“Warga tidak sepakat, berarti hak masih melekat. Dan kehadiran kami, ingin membantu apa saja yang bisa kami lakukan bagi warga,” terangnya.