Diskusi Soal Salah Tangkap Klitih Gedongkuning Diintimidasi, Spanduk Dicopot

Solopos.com, JOGJA — Diskusi tentang dugaan salah tangkap pelaku klitih Gedongkuning, Kota Jogja, yang digelar Perhumpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) Jogja, Senin (27/2/2023) sore, mendapat intimidasi. Diskusi tersebut sempat terhenti karena manajemen kafe yang menjadi tempat berdiskusi meminta spanduk dicopot.

Diskusi itu berlangsung di Kafe Main-main, Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Promosi Pemilu 1955 Dianggap Paling Demokratis, Tentara dan Polisi Punya Partai Politik

Permintaan manajemen kafe mencopot spanduk diklaim adalah permintaan dari pihak kepolisian. Namun, manajemen kafe tidak memerinci kepolisian mana dan dari bagian apa yang memerintahkan.

Tim Advokasi korban salah tangkap klitih Gedongkuning dari PBHI Jogja, Restu Baskara, mengatakan manajemen kafe mengaku pencopotan spanduk itu berasal dari kepolisian setempat yang disampaikan melalui telepon kepada manajemen kafe.

Sebelumnya, salah satu manajemen kafe menyebut ada permintaan pencopotan spanduk dari pihak luar, tapi tak dirinci siapa pihak luar yang dimaksud.

“Ini bukan dari pihak kami, dan kami dari pihak manajemen tidak pernah meminta diskusi ini dibubarkan. Dari pihak sana yang meminta supaya spanduk-spanduk ini diturunkan,” kata seorang manajemen kafe kepada peserta diskusi, Selasa sore.

Permintaan tersebut awalnya ditolak panitia dan peserta diskusi. Salah satu pembicara diskusi Haris Azhar juga menolak permintaan pencopotan tersebut karena tindakan tersebut bisa disebut sebagai intimidasi.

“Ini adalah contoh nyata bagaimana kebebasan berpendapat kita semakin dibatasi,” kata pegiat HAM dan Direktur Lokataru tersebut.

Meski ditolak dan diskusi berjalan normal kembali, manajemen kafe datang lagi dan mencopot paksa spanduk yang ada. Pencopotan paksa spanduk tersebut akhirnya terjadi.

“Kami diadu domba dengan manajemen kafe. Pihak kafe diancam akan dipermasalahkan perizinannya jika spanduk tidak diturunkan,” kata Restu Baskara.

Kejadian intimidasi terhadap pengawalan isu dugaan salah tangkap klitih Gedongkuning tersebut, jelas Restu, bukan kali pertama terjadi. “Ini kali kelima kegiatan kami mengawal kasus salah tangkap ini mengalami represi,” ujarnya.