SOLOPOS.COM - Bukit Hargodumilah di Piyungan Bantul merupakan titik rawan longsor namun terus berkembang menjadi temat wisata. (Endro Guntoro/JIBI/Harian Jogja)
Harianjogja.com, BANTUL- Program pemindahan pemukiman ke lokasi aman atau relokasi dari kawasan rawan tanah longsor mendapat kendala penolakan warga.
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dewanto mengatakan upaya memahamkan ribuan masyarakat agar mengenali karakteristik ancaman bencana tanah longsorini berjalan beriringan dengan program relokasi.
Program pemindahan pemukiman ke lokasi aman ini terkendala penolakan warga. Padahal, imbuh Dewanto, dari tahun ke tahun Pemkab Bantul menawarkan program relokasi sebagai antisipasi dini ancaman bencana.
“Dalam beberapa tahun ini hanya 10 keluarga di antaranya di Desa Seloharjo yang mau kami relokasi ke lokasi aman. Lainnya menolak keberatan pindah,” katanya, Senin (15/12/2014).
Pemkab telah menyiapkan dua langkah kebijakan relokasi apabila warga bersedia. Yakni fasilitasi membantu pindah bermukim ke tanah milik pribadi yang aman atau menempat ke tanah kas desa setempat.
“Sudah ada kerjasama dengan beberapa desa dan kami siapkan Rp15juta per KK tetap tidak tertarik program ini. Jadi sosialisasi terus kita gencarkan,” imbuh Dewanto seraya menambahkan rencana kegiatan gladi lapang beberapa desa dalam sepekan ini.
Terpisah, Sekretaris Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kecamatan Piyungan Amat Yani mengatakan telah bekerjasama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mengenalkan karakteristik rawan bencana wilayahnya.
Menurut Yani, khusus Desa Srimartani ada enam dusun yang paling beresiko terkena dampak manakala longsor sewaktu-waktu terjadi. Enam dusun di Srimartani tersebut yakni Dusun Bulusari, Rejosari, Kemloko, Umbuksari, Mojosari dan Dusun Tambalan.
Adapun untuk Desa Srimulyo, bencana longsor rawan melanda Dusun Plesedan, Jolosutro, Jasem, Prayan, Ngelosari, Kali Gathuk dan Dusun Jombor.