SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JOGJA—Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menegaskan keseriusan dalam pengelolaan pendidikan non diskriminatif berbasis budaya. Penyetaraan pendidikan ditujukan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) lewat pengadaan sekolah inklusif.
Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, pendidikan inklusif merupakan cara penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan semua anak usia sekolah termasuk ABK. “Penyelenggaraan pendidikan inklusif sejalan dengan Perda DIY Nomor 5 tahun 2011,” ujarnya saat peluncuran perangkat paduan standar minimum penyelenggaraan pendidikan inklusif di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, kemarin.
Baskara mengatakan, Perda itu memuat tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya. Sementara pelaksanaan di tingkat kabupaten atau kota menyesuaikan sumber daya masing-masing yang memperbolehkan perbedaan strategi penyelenggaraan pendidikan. Khusus bagi ABK layanan pendidikan harus tetap mengacu pada sistem pendidikan nasional yang mengacu standar layanan minimum pendidikan sesuai UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan dan Permendiknas nomor 15 2010 tentang pelayanan minimal pendidikan dasar.
Disdikpora DIY juga menggandeng Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Indonesia dan Uni Eropa untuk menyusun perangkat panduan standar minimum penyelenggaraan pendidikan inklusif menyesuaikan kelolakal DIY. Panduan meliputi acuan pembelajaran sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan setara bagi semua anak usia sekolah termasuk ABK.
Country Director ARB Indonesia Alex Robinson mengatakan, pihaknya telah siap dengan semua alat panduan. ABR juga telah berkomitmen dengan pemerintah provinsi DIY untuk menyelenggarakan sistem pendidikan secara berkesinambungan terutama dalam peran dalam peningkatan layanan pada ABK. (Harian Jogja/Pamuji Tri Nastiti)
Foto Ilustrasi