SOLOPOS.COM - Ilustrasi truk tangki Pertamina (JIBI/Harian Jogja/Antara
Harian Jogja.com, BANTUL—Perusahaan yang menaungi awak mobil tangki Pertamina Rewulu, PT Pertamina Training and Consulting (PTC), belum bisa bernapas lega menyusul terjadinya perselihan kerja dengan karyawan.
Komisi D DPRD Bantul rencananya akan memanggil PTC untuk memastikan kepatuhan mendaftarkan kesepakatan dengan awak mobil tangki ke pengadilan.
“Kami akan undang lagi PTC untuk klarifikasi ulang guna mengecek apakah mematuhi imbauan Dewan atau tidak,” kata Ketua Komisi D Sarinto kepada Harian Jogja.com, Selasa (13/8/2013).
“Kami akan undang lagi PTC untuk klarifikasi ulang guna mengecek apakah mematuhi imbauan Dewan atau tidak,” kata Ketua Komisi D Sarinto kepada Harian Jogja.com, Selasa (13/8/2013).
Beberapa saat sebelum Lebaran, awak mobil tangki mengancam akan mogok kerja. Namun setelah digelar pertemuan, tercapai kesepakatan. Meski demikian Dewan meminta kesepakatan itu dilegal formalkan ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum.
Menurut Sarinto, kesepakatan tanpa memiliki dasar hukum berpotensi memunculkan masalah lagi. Dengan didaftarkan ke pengadilan melalui notaris ada kekuatan hukum yang dapat ditempuh apabila ada pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan.
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Dewan Akan Panggil PT. PTC
Harian Jogja.com, BANTUL—Perusahaan yang menaungi awak mobil tangki Pertamina Rewulu, PT Pertamina Training and Consulting (PTC), belum bisa bernapas lega menyusul terjadinya perselihan kerja dengan karyawan.
Komisi D DPRD Bantul rencananya akan memanggil PTC untuk memastikan kepatuhan mendaftarkan kesepakatan dengan awak mobil tangki ke pengadilan.
“Kami akan undang lagi PTC untuk klarifikasi ulang guna mengecek apakah mematuhi imbauan Dewan atau tidak,” kata Ketua Komisi D Sarinto kepada Harian Jogja.com, Selasa (13/8/2013).
Beberapa saat sebelum Lebaran, awak mobil tangki mengancam akan mogok kerja. Namun setelah digelar pertemuan, tercapai kesepakatan. Meski demikian Dewan meminta kesepakatan itu dilegal formalkan ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum.
Menurut Sarinto, kesepakatan tanpa memiliki dasar hukum berpotensi memunculkan masalah lagi. Dengan didaftarkan ke pengadilan melalui notaris ada kekuatan hukum yang dapat ditempuh apabila ada pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan.
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}