DPRD Bantul mengajukan pembelian mobil dinas.
Harianjogja.com, BANTUL- DPRD Bantul nekad mengajukan anggaran pembelian mobil dinas (mobdin) baru untuk seluruh anggota dewan. Adapun anggaran daerah defisit Rp100 miliar lebih.
Promosi Pemimpin Negarawan yang Bikin Rakyat Tertawan
Rencana pegadaan mobil dinas anggota dewan pernah menuai kontroversi. Beberapa kalangan masyarakat sipil menolak pengadaan mobil dinas yang dianggap memboroskan anggaran daerah itu.
“Tapi anggaran itu sekarang diajukan dalam KUA PPAS [Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Sementara Anggaran] 2016,” terang salah satu Anggota DPRD Bantul Suratman, Rabu (25/11/2015).
Pekan lalu, sejumlah pimpinan fraksi melawat ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri) ihwal rencana pengadaan mobil dinas untuk seluruh anggota dewan itu. Suratman yang mewakili Fraksi PDIP turut serta dalam lawatan itu.
“Di Kemendagri kami berkonsultasi kemungkinan mobil dinas itu diadakan,” ungkapnya.
Ketua Fraksi PDIP Timbul Harjana menegaskan, menolak pengadaan mobil dinas di saat defisit anggaran masih mencapai ratusan miliar. Selain itu kata dia, porsi anggaran daerah saat ini masih didominasi belanja pegawai. Pembelian mobil dinas untuk seluruh anggota dewan semakin menambah besar alokasi anggaran untuk kepentingan pemerintah alias bukan belanja masyarakat.
“Kami menolak, karena belanja masyarakat saat ini lebih kecil. Kalau melihat urgensinya ini tidak terlalu penting. Pengajuan mobil dinas justru hanya keinginan bukan kebutuhan,” kritik Timbul Harjana.