SOLOPOS.COM - Ilustrasi mobil dinas (JIBI/Dok)
DPRD Bantul menuntut fasilitas setara pejabat eselon II.
Harianjogja.com, BANTUL– DPRD Bantul nekad mengajukan anggaran pembelian mobil dinas (mobdin) baru untuk seluruh anggota dewan. Adapun anggaran daerah defisit Rp100 miliar lebih. Para wakil rakyat menuntut fasilitas setara pejabat eselon II.
Anggota DPRD Bantul Suratman mengatakan, dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru jabatan DPRD setara pejabat eselon II. Dewan menilai layak mendapat fasilitas mobil dinas seperti pejabat eselon II.
Selama ini, fasilitas mobil dinas hanya diperuntukkan bagi pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan dewan seperti pimpinan Komisi, Badan Legislatif (Banleg), Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Kehormatan Dewan (BKD), sedangkan anggota dewan yang tidak memegang jabatan tidak memiliki mobil dinas.
Ia menghitung, dari total 45 anggota dewan saat ini, masih ada kekurangan mobil dinas sekitar 34 unit. Sebanyak 34 unit mobil dinas itu diperkirakan bakal menguras anggaran daerah hingga Rp7 miliar apabila usulan ini terealisasi.
“Usulan masih akan dibahas di Badan Anggaran Dewan, lalu diteruskan ke Pemerintah DIY untuk dievaluasi,” lanjutnya.
Selain alasan setara eselon II, DPRD Bantul kata dia juga terinsipirasi dengan fasilitas DPRD Kabupaten Paser Utara Kalimantan Timur yang seluruh anggota dewannya memegang mobil dinas, padahal daerah ini diklaim memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dari Bantul.
Dikatakannya, usulan pembelian mobil dinas itu dilakukan saat Kabupaten Bantul menghadapi defisit anggaran hingga Rp100 miliar. Dewan bersama eksekutif saat ini tengah bekerja keras merasionalkan anggaran dengan memangkas sjeumlah kegiatan guna mengurangi angka defisit.