SOLOPOS.COM - Ilustrasi kunjungan kerja (JIBI/Solopos/Dok)
DPRD DIY berencana ke Bali untuk bahas Raperda Minol.
Harianjogja.com, JOGJA-Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan ingin melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke daerah yang sudah memiliki perda mihol.
Dalam rapat Pansus raperda tersebut di DPRD DIY, Selasa (25/8/2015) kemarin, ada dua daerah yang menjadi opsi kunker, yakni Bali dan DKI Jakarta. Ketua Pansus, Tri Huda Yudiana mengatakan kedua daerah itu memiliki keterkaitan dan keunggulannya masing-masing dalam menangani peraturan soal mihol.
Menurut Huda, Di Jakarta banyak hiburan malam, sehingga pihaknya ingin mengetahui bagaimana cara pengaturan peredaran mihol. Sementara di Bali, kata dia, lebih ke aspek pariwisatanya, dan aspek tersebut memiliki kemiripan dengan DIY.
“Tentu dibutuhkan penyesuaian dalam hal pelaksanaan Perda yang sudah diberlakukan,” kata Huda.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui opsi kunjungan kerja pansus masih akan dibahas lebih lanjut. Sementara itu, untuk pelarangan minuman oplosan, Huda menyatakan, semua anggota pansus sepakat. Bahkan pelarangan minuman oplosan tersebut menjadi satu-satunya peraturan yang bakal diterapkan di DIY.
Anggota Pansus dari Partai Gerindera, Anton Prabu Semendawai menambahkan alasan kunjungan ke Bali menjadi pertimbangan karena di Bali juga ada minuman beralkohol impor dan minuman beralkohol lokal. “Di Bali diedarkan minuman alkohol lokal, seperti brem Bali. Jadi semuanya mencakup dalam perda,” katanya.
Anton bahkan mengagumi Bali karena meski minuman beralkohol itu diperbolehkan edar, bahkan ada sub distributornya, namun di Bali sangat jarang ada peristiwa kriminal.