SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/Dok)
WATES- Banyaknya laporan negatif terkait proyek pelabuhan Tanjung Adikarto membuat Komisi B DPRD DIY meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit. Proyek tersebut diharapkan tidak terbengkalai.
Ditemui dalam kunjungan ke pelabuhan Selasa (9/4/2013), Ketua Komisi B Gatot Setyo Wibowo mengatakan pihaknya bakal meminta BPK untuk mengaudit pelaksanaan proyek ini sejak awal hingga sekarang. Hal itu dilakukan menyusul banyaknya anggaran yang tersedot untuk proyek tersebut, namun tidak kunjung selesai
Ia mengungkapkan, Komisi B telah menerima informasi negatif terkait pelaksanaan proyek pelabuhan Tanjung Adikarto. Salah satunya tentang pengerukan kolam yang tidak dilakukan sesuai ketentuan.
Padahal, lanjut dia, pengukuran tidak sulit dilakukan saat ini karena permukaan air semakin tinggi. Karena itulah, audit investigasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada penyelewengan atau tidak.
Perihal desain ulang etrapod untuk pemecah gelombang, Gatot mengaku belum tahu. Sejak awal 2013, ungkapnya, komisi B belum menerima laporan apapun dari dinas terkait perkembangan maupun perubahan rencana pembangunan.
Adapun anggota Komisi B Arif Budiono menilai masalah yang muncul sejak awal pembangunan hingga kini masih tetap sama, yakni minimnya anggaran. Jika saja pembangunan dapat dilakukan serentak dipastikan pelabuhan sudah bisa dimanfaatkan.