SOLOPOS.COM - Sri Sultan Hamengku Buwono X (Desi Suryanto/JIBI/Harian Jogja)
Harianjogja.com, JOGJA- Menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pembelahan kubu politik di daerah yang mengikuti garis pusat mempertaruhkan akuntabilitas partai politik sebagai penyambung lidah masyarakat.
Ia menjelaskan, setelah rakyat memilih anggota Dewan, rakyat sesungguhnya tidak lagi memiliki kontrol langsung terhadap partai politik maupun anggota DPR pilihannya. Artinya, seluruh kepentingan rakyat dipercayakan kepada partai politik ataupun anggota Dewan.
Di sisi lain, sistem multipartai yang diterapkan sejak Pemilu 1999 didasarkan realitas atas pluralitas kepentingan politik yang ada dan berkembang di masyarakat.
“Bila pembelahan dua kubu politik berlanjut ke daerah, berarti telah terjadi penyederhanaan pluralitas kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, mestinya rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban partai politik,” ujarnya.
Sultan menyampaikan dalam sambutan pengambilan sumpah jabatan pimpinan Dewan di DPRD DIY, Senin (8/10/2014).
Mereka yang dilantik itu Ketua Dewan DIY Youke Indra Agung Laksana (PDIP), dan tiga wakil Dewan Arif Noor Hartanto(PAN), Rany Widayati (Golkar), dan Dharma Setyawan (Gerindra).
Ia berharap, pengambilan sumpah jabatan yang sudah terucap sebagai pemegang amanah Allah SWT, pimpinan Dewan lebih menunjukan sifat kenegarawan dengan mengedapankan pengambilan keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
“Bukankah falsafah kita mengajarkan menang tanpa ngasorake, dan bukannya win-lose,”ujar Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu.
Sultan menegaskan politik perkubuan itu menghilangkan kedaulatan anggota. Keputusan Dewan kemudian bukan ditentukan oleh anggota yang mestinya bersifat independen dan obyektif, tetapi hanya ditentukan oleh fraksi.
“Yang biasanya tidak lepas dari subyektifitas personal para elite pimpinannya,” katanya.