Harianjogja.com, KULONPROGO-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong pemerintah setempat memberlakukan konsep Monitoring, Reporting dan Verivable (MRV) atas kinerja satuan kerja perangkat daerah.
Ketua Pansus RPJMD 2011-2016, Risman Susandi di Kulonprogo, Minggu (27/7/2014) mengatakan monitoring (pengawasan berlanjut), reporting (pelaporan capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan verivable (pengujian) diberlakukan per triwulan untuk memudahkan pengawasan.
Promosi Banjir Kiper Asing Liga 1 Menjepit Potensi Lokal
“Secara tidak langsung konsep MRV dalam rangka mendeteksi dini terhadap penyimpangan target yang mungkin terjadi,” kata Risman.
Menanggapi hal ini, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan Pemkab secara rutin telah melakukan pengawasan secara rutin kepada SKPD dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencapai target yang ditetapkan.
“Rapat triwulanan secara rutin kami lalukan. Bahkan saat ramadan saja kami laksanakan pada malam hari. Ini bagian dari evalusi, terkait penyerapan anggaran,” kata Hasto.
Ia mengatakan berdasarkan rapat evaluasi tersebut penyerapan anggaran pendapatan daerah (APBD) 2014 hingga Juni mencapai 42 %, baik penyerapakan fisik dan keuangan.
“Hal ini tertinggi di DIY dibandingkan dengan penyerapan anggaran oleh Pemda DIY dan kabupaten kota di DIY. Kita nomor satu, dan Kabupaten Sleman nomor terakhir. Ini capaian yang tinggi, artinya kinerja kita baik sesuai dengan target yang kita rencanakan,” katanya.
Selain itu, ia mengatakan pembangunan infrastruktur dan gedung tidak ada yang mundur melebih waktu yang ditetapkan.
“Saya terjun sendiri melakukan pengawasan dan evalusi, jangan sampai proyek-proyek di Kulon Progo seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu mengalami keterlambatan,” kata Hasto.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
