SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
PUNDONG—Besok, Senin (2/4), seratusan warga Dusun Ngetak, Seloharjo akan mendatangi Mapolres Bantul. Namun, kedatangan warga yang tergabung dalam Gerakan Warga Ngentak (GERTAK) itu bukan untuk berdemo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Kami akan melaporkan dugaan kasus korupsi dana Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Seloharjo, Pundong,” kata Koordinator GERTAK, Kawiyan kepada Harian Jogja, Sabtu (31/3) siang.
Rombongan warga dengan iring-iringan sepeda motor dan mobil pikap itu diperkirakan tiba di Mapolres Bantul sekitar pukul 10.00 WIB. Selama menunggu perwakilannya membuat laporan resmi, warga berniat menggelar aksi damai.
“Masih dirapatkan, apakah aksi di halaman Mapolres atau di depan gedung DPRD Bantul. Sementara, jumlah massa sekitar 150 orang,” jelas Kawiyan. Dia menjelaskan, bantuan PPIP dari pemerintah pusat sebesar Rp100 juta itu untuk proyek pengerasan jalan Dusun Ngentak dan Biro, Seloharjo.
Pengerjaan cor blok jalan sepanjang 300 meter dengan panitia pelaksana dari pamong desa dibantu elemen masyarakat itu selesai akhir tahun 2011. Dugaan adanya praktik korupsi baru terendus setelah warga menerima laporan akhir rincian biaya pengerjaan proyek yang dilansir panitia pelaksana berbeda dengan rincian dari warga.
“Kami menemukan banyak kejanggalan,” imbuh Dian, salah satu anggota GERTAK, kemarin. Kejanggalan itu meliputi penggelembungan harga bermacam material bangunan hingga pembelian sekop dan cetok yang tidak terealisasi. Berawal dari keresahan itu, dua bulan lalu, tepatnya Rabu (1/2), seratusan warga GERTAK menggerudug Balai Desa Seloharjo.
Saat itu, warga menuntut transparansi penggunaan dana PPIP sekaligus menanyakan sisa dana setelah proyek usai dikerjakan. Pasalnya, Kepala Ekbang Pemdes Seloharjo, Ngatiyo, sempat mengungkapkan kepada warga jika dana PPIP dipotong 20% untuk dua partai politik.
Dalam kesempatan itu, Ngatiyo sudah meminta maaf sekaligus mencabut pernyataannya mengenai aliran dana kepada dua parpol. Mengenai penggelembungan rincian harga material, Ngatiyo membenarkan hal itu lantaran dirinya terdesak segera membuat laporan pertanggungjawaban. “Dana PPIP masih tersisa Rp21.769.000 di kas Organisasi Masyarakat Setempat (OMS),”ujarnya.
Dikonfirmasi Harian Jogja mengenai rencana kedatangan warga Dusun Ngentak, Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Alaal Prasetya mempersilakan. “Monggo saja. Kami terima dengan tangan terbuka,” kata Alaal, kemarin siang.
Meski mengapresiasi tingginya kesadaran warga untuk memberantas praktik korupsi, Alaal mengakui jika mengusut kasus korupsi lebih rumit dari kasus kriminal pada umumnya. “Harus dibuktikan dulu, apakah ada kerugian uang negara di dalamnya. Kami juga harus mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai barang bukti sekaligus memeriksa banyak saksi,” pungkas Alaal. (sun)