SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Harian Jogja/Antara)
Harianjogja.com, SLEMAN–Universitas Gadjah Mada (UGM) mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan nasional pembangunan energi kolektif. Hal ini dimaksudkan sebagai solusi yang mampu mengatasi persoalan krisis energi.
Selain bertujuan meningkatkan produktivitas energi, pembangunan energi kolektif tersebut harus mampu menurunkan penggunaan bakar minyak (BBM).
Rektor UGM Prof. Pratikno mengatakan, pihaknya akan berpartisipasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengurangi konsumsi energi BBM.
Sebab, katanya, angka subsidi BBM sudah di luar kewajaran. “Angka subsidi BBM mencapai 20 persen dari total APBN atau sekitar Rp311 triliun. Itu tidak wajar. Maka, perlu kebijakan energi yang kolektif untuk mengatasi masalah ini,” tegas Pratikno di sela pelaksanaan Kongres Nasional Kedaulatan Energi untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia di Balai Senat UGM, Senin (16/12/2013).
Pratikno menjelaskan, kebijakan energi kolektif dapat terwujud bila fragmentasi antarlembaga pemerintah dikurangi. Kebijakan energi kolektif tersebut juga harus memuat langkah meningkatkan produksi energi baru dan terbarukan.
“Sejak awal kami mengikrarkan diri sebagai laboratorium energi dengan mengupayakan aplikasi berbagai energi terbarukan seperti biomass. Tahun depan, kami akan memperbanyak penggunaan energi tenaga surya di lingkungan kampus,” ujar Pratikno.
Tekad tersebut, sambungnya, sebagai wujud komitmen UGM sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat. Termasuk meningkatkan penelitian dan pengembangan baik yang berskala teknologi mikro maupun makro.
Selain dari sisi teknologi, UGM juga melatih dan berharap mampu memproduksi lebih banyak sumber daya manusia yang ahli dalam memproduksi energi terbarukan.
“Selain teknologi, negara juga membutuhkan banyak ahli yang mampu memproduksi energi. Mereka nantinya akan menjadi teknisi produksi energi di seluruh Indonesia. Kalau semua daerah bergerak maka pencapaian kedaulatan energi akan mudah dicapai,” harapnya.