Fakultas Teknik UGM Keluarkan Larangan LGBT, Aturan Itu Dinilai Diskriminatif

Solopos.com, SLEMAN — Aturan mengenai larangan terkait dengan aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dikeluarkan pihak Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM). Bagi yang melanggar aturan ini bakal dikenai sanksi oleh pihak kampus.

Larangan itu tercantum dalam Surat Edaran Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Nomor 2480112/UN1/FTK/I/KM/2023 tentang Larangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) di Lingkungan Fakultas Teknik.

Promosi Iwan Fals, Cuaca Panas dan Konsistensi Menanam Sejuta Pohon

Larangan ini terdiri dari dua poin yang intinya akan ada sanksi jika tidak diindahkan civitas akademika di lingkungan Fakultas Teknik UGM. Berikut ini isi surat tersebut.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam penyelenggaraan Tridharma serta untuk mencegah penyebarluasan paham, pemikiran, sikap, dan perilaku yang mendukung dan/atau terlibat dalam lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada menolak dan melarang aktivitas dan penyebarluasan LGBT bagi seluruh Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan norma yang berlaku di Indonesia.
Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada bisa memberikan sanksi hingga maksimal terhadap dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan yang terbukti memiliki perilaku dan/atau melakukan penyebarluasan paham, pemikiran, sikap, dan perilaku yang mendukung LGBT.

Larangan itu diberlakukan untuk semua civitas akademika di lingkungan FT UGM mulai 1 Desember 2023. mulai dari mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan.

Saat dikonfirmasi, Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan FT UGM, Sugeng Sapto Surjono, menyebut dasar larangan itu adalah Peraturan Rektor UGM No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa, Peraturan Rektor UGM No. 8/2017 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan, dan Peraturan Rektor UGM No. 21/2021 tentang Kode Etik Dosen.

“Dasar hukumnya itu, tapi dalam dasar-dasar rujukan aturan itu tidak ada yang eksplisit melarang LGBT. Kami tegaskan kami tidak melarang LGBT tapi melarang aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan bersama,” jelas Sugeng, Kamis (14/12/2023).

Aktivitas yang dilarang tersebut dicontohkan Sugeng dengan menunjukkan penggunaan toilet yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya.

“Karena sebelumnya ada sekelompok mahasiswa perempuan yang tidak nyaman ada yang memakai toilet yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, ini menyebabkan ketidaknyamanan bersama,” katanya.

Pelarangan itu, jelas Sugeng, untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam penyelenggaraan Tridharma.

“Murni untuk saling menghormati dan menjaga kenyamanan bersama,” katanya.

Diskriminatif

Ketua Ikatan Waria Yogyakarta, Kusuma Ayu, menilai larangan tersebut adalah tindakan diskriminatif. “Sangat diskriminatif sekali karena membatasi hak pendidikan LGBT,” tegasnya, Jumat (15/12/2023).

Tindakan diskriminatif pelarangan LGBT di FT UGM, jelas Ayu, tak bisa dibenarkan termasuk dengan alasan insiden masuknya jenis kelamin lelaki ke toilet perempuan.

“Soal itu tidak bisa jadi alasan melarang LGBT, karena kalau mereka yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan misalnya transpuan maka memang nyamannya ke toilet perempuan,” terangnya.

Ketidaknyamanan perempuan berbagi toilet dengan transpuan, jelas Ayu, merupakan bentuk transfobia yang tak memiliki dasar.

“Pun itu membuat tidak nyaman mestinya dibangun toilet untuk gender ketiga yang lebih cair, tidak langsung dengan melarang LGBT secara total seperti itu,” jelasnya.

Ayu menyampaikan pelarangan LGBT di Fakultas Teknik UGM adalah tindakan gegabah. Apalagi larangan itu hanya didasarkan dengan insiden tersebut.

“Mereka kan kelompok terpelajar, kalangan akademis. Mestinya bisa berpikir dan mencari solusi yang lebih baik daripada hanya melarang seperti itu, larangannya saja sangat diskriminatif seperti itu,” katanya.