FASILITAS DIFABEL : Kawasan Kulonprogo Utara Belum Ramah Penyandang Disabilitas

Fasilitas difabel di Kulonprogo bagian utara masih belum terpenuhi

Harianjogja.com, KULONPROGO- Kawasan utara Kulonprogo diklaim masih belum ramah bagi para penyandang disabilitas karena topografinya yang berbukit-bukit. Padahal, Perda Perlindungan Penyandang Disabilitas sendiri belum bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas.

Promosi 204,8 Juta Suara Diperebutkan, Jawa adalah Kunci

Untung Riyanto, warga penyandang Low Vision asal Dusun Sumoroto, Desa Sidoharjo, Samigaluh menyebutkan bahwa infrastrutur di kawasan utara belum sepenuhnya memudahkan kebutuhannya.

Meski menyatakan bahwa sejumlah fasilitas umum seperti kesehatan dan pendidikan sudah ramah bagi penyandang disabilitas, namun hal tersebut masih dirasa kurang. Salah satunya, Untung menyebutkan bahwa balai desanya sendiri belum mudah diakses bagi penyandang disabilitas.

“Sudah ada beberapa tapi yang jelas balai desa saya belum,”ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (7/4/2016).

Selain itu, ia juga masih kesulitan karena kawasan daerah sekitarnya masih berbukit-bukit. Selain itu, fasilitas umum seperti trotoar ataupun jalan setapak juga cukup berliku hingga ia seringkali masih memerlukan bantuan dari orang lain.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Wahyu Adi Nugroho, Kepala Dukuh Senden, Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah yang juga merupakan penyandang disabilitas ini. Ia menguraikan bahwa masalah utama bagi penyandang disabilitas adalah mengenai mobilitas.

Selain lingkungan sekitar yang kurang mendukung, para penyandang disabilitas seringkali masih membutuhkan orang lain untuk mengantarjemput mereka ketika beraktivitas. “Kecuali mereka sudah punya kendaraan yang sudah dimodifikasi sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyebutkan bahwa kawasan Kota Wates memang lebih ramah bagi para penyandang disabilitas dibanding kecamatan lainnya, khususnya kawasan utara.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati mengakui jika Perda No. 3 Tahun 2016 ini memang baru bisa sebatas bisa melindungi dan bukan bersifat pemenuhan. “Kemampuan kita memang belum sampai ke pemenuhan, khususnya masalah anggaran,” ujarnya.