SOLOPOS.COM - ILUSTRASI (JIBI/Dok)
Difabel muda lintas agama beserta organisasi masyarakat sipil menyampaikan petisi pemenuhan hak-hak warga difabel.
Harianjogja.com, BANTUL– Warga difabel mengeluhkan sulitnya mengakses tempat ibadah di DIY. Difabel muda lintas agama beserta organisasi masyarakat sipil menyampaikan petisi pemenuhan hak-hak warga difabel.
Warga difabel DIY pada Kamis (14/1/2016) menyampaikan petisi kepada pemerintah dari tingkat Pusat hingga daerah. Mereka menuntut pemerintah peduli pada kebutuhan warga difabel dalam peribadatan. Baik warga muslim, kristen, hindu, budha maupun penganut aliran kepercayaan.
“Selama ini, teman-teman difabel yang hendak ke masjid saja sulit kursi roda tidak bisa lewat, juga ke pura bagaimana mau naik pura karena tempat ibadah yang ada tidak ramah terhadap difabel,” kata Direktur Dria Manunggal, Setia Adi, Kamis (14/1) seusai menyampaikan petisi di Nitipuran, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Dria Manunggal adalah salah satu lembaga masyarakat yang peduli terhadap pemenuhan hak difabel.
Selama ini kata dia, kawan-kawan difabel hanya dapat beribadat di rumah masing-masing. Padahal beribadah secara jamaah juga mereka butuhkan seperti halnya umat beragama lainnya. Selain tempat ibadah, peralatan ibadah yang digunakan selama ini juga tidak memadai.
Ia menyontohkan tidak adanya kitab suci dalam huruf braile bagi penyandang tuna netra. “Juga pengajian-pengajian. Bagaimana kawan-kawan tuna rungu mau mengikuiti karena tidak ada penerjemah,” papar dia. Petisi tersebut dilayangkan ke berbagai pihak terkait. Mulai dari Presiden, organisasi keagamaan lintas keyakinan hingga pemerintah daerah.
Ditambahkannya, jumlah warga difabel di DIY cukup signifikan diklaim mencapai 40.000 orang. Puluhan ribu orang tersebut menurutnya layak untuk diakomodasi hak-hak dan kebutuhannya. “Jangankan 40.000, satu orang pun harusnya pemerintah juga memperhatikan karena sama-sama warga negara,” lanjutnya.