SOLOPOS.COM - Ilustrasi pungutan (JIBI/Solopos/Dok.)
BANTUL-Wacana pelibatan PNS untuk mendukung keuangan klub menuai beragam tanggapan. Ada yang menolak secara halus dengan bermacam alasan, ada pula yang memberi dukungan.
“Wacana itu sebaiknya dikaji dulu sisi positif dan negatifnya sebelum diberlakukan. Bisa ditawarkan dulu kepada PNS di Bantul, bagaimana tanggapan mereka,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Bantul, Amir Syarifudin saat dikonfirmasi Harian Jogja, Selasa (26/2/2013).
“Wacana itu sebaiknya dikaji dulu sisi positif dan negatifnya sebelum diberlakukan. Bisa ditawarkan dulu kepada PNS di Bantul, bagaimana tanggapan mereka,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Bantul, Amir Syarifudin saat dikonfirmasi Harian Jogja, Selasa (26/2/2013).
Meski secara pribadi mendukung kemajuan Persiba, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan semestinya manajemen Persiba lebih gencar lagi dalam mencari dukungan sponsor.
“Sebab, tidak semua PNS gemar sepak bola,” jelasnya.
Menurut anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Bantul, Iwan Tamrin, wacana pelibatan PNS dengan cara membeli tiket terusan untuk satu musim pertandingan itu sebaiknya berupa imbauan saja.
Terpisah, salah satu guru PNS di SD Panggang, Bambanglipuro, Zahrowi, mengaku mendukung jika wacana tersebut bakal diatur dalam Peraturan Bupati.
“Harus ada hitam di atas putih. Pertanyaannya, apa berani menerbitkan Perbup semacam itu?” terangnya.
Meski juga mengaku sebagai pendukung Persiba, guru pengampu pendidikan agama Islam itu menambahkan, Pemkab Bantul akan lebih bijak jika mengalihkan anggaran yang terkumpul dari seluruh PNS itu untuk membantu biaya pendidikan siswa yang kurang mampu.
“Sebagai contoh, di SMK Muhammadiyah Bambanglipuro, masih banyak siswa yang sudah lulus tapi belum mampu menebus ijazah. Total tunggakannya mencapai Rp1 miliar,” tandas Zahrowi yang juga Ketua Lembaga Kajian dan Penerapan Teknologi Ketahanan Pangan dan Energi Hijau Bantul itu.
Adapun salah satu PNS di Satpol PP Bantul yang selama ini getol menyuarakan perlawanan terhadap kasus-kasus korupsi, Ngadiyono, mengaku mendukung wacana itu.
“Saya sangat setuju. Untuk PNS yang kebetulan tidak gemar menonton pertandingan sepak bola, tiket itu kan bisa diberikan kepada anggota keluarganya,” tegas Ngadiyono.