GAS ELPIJI : Pemerintah Harus Beri Solusi

Harianjogja.com, BANTUL–Salah satu pemilik pangkalan gas elpiji di Bambanglipuro, Zahrowi mengaku sepakat dengan adanya sanksi bagi pedagang yang menaikkan harga di luar standar. Namun, menurut dia, pemerintah jangan hanya menjatuhkan sanksi tanpa memberi solusi.

Promosi Pemilu 1955 Dianggap Paling Demokratis, Tentara dan Polisi Punya Partai Politik

“Kalau hanya sanksi untuk apa, harus diimbangi dengan solusi menambah pasokan agar tak ada kekurangan di lapangan,” tegasnya.

Ia melayani penjualan gas untuk pengecer maupun langsung ke konsumen. Ke pengecer, harga per tabung dibanderol Rp15.000 serta Rp16.500 ke konsumen rumah tangga.

Saat ini, permintaan gas semakin meningkat. Puluhan tabung gas yang ia jual ludes dalam sehari. Meningkatnya permintaan ditengarai karena kenaikan harga gas ukuran 12 kg. Sehingga memaksa konsumen yang semula menggunakan tabung 12 kg beralih ke tiga kg.

Kabupaten Bantul bakal mendapat tambahan gas elpiji tiga kg sebanyak 19.670 tabung pada bulan ini dari Pertamina guna mengantisipasi kekurangan gas saat hari raya Natal.

Pada November lalu, Bantul mendapat alokasi gas tiga kg sebanyak 495.800 tabung dan meningkat menjadi 515.040 tabung pada Desember. Sejatinya, menurut Sahadi, alokasi gas bersubsidi belum meng-cover kebutuhan seluruh warga. Idealnya sehari, Bantul membutuhkan alokasi 25.000 tabung dengan total penduduk 1 juta lebih. Namun kini hanya disuplai 19.000 tabung.

Pembak Bantul sebelumnya berencana akan memberi sanksi bagi pedagang yang menaikkan harga gas elpiji di luar standar. Saat ini tengah dikaji perubahan dalam peraturan bupati.