GERTAK Berniat Adukan Pemdes Seloharjo ke LBH

BANTUL—Meski Pemerintah Desa Seloharjo sudah menyampaikan permintaan maaf serta menerangkan masih adanya sisa dana Program Pembangunan Infrastuktur Pedesaan (PPIP), sebagian besar warga Dusun Ngentak masih belum bisa menerima hal tersebut.

Bahkan, sempat muncul wacana untuk mengadukan kejanggalan rincian biaya pelaksanaan proyek pengerasan jalan Dusun Ngentak serta dugaan aliran dana PPIP untuk dua partai politik ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

Promosi Kanker Bukan (Selalu) Lonceng Kematian

Dihubungi Harian Jogja, Kamis (2/2), Koordinator Gerakan Warga Ngentak (Gertak), Kawiyan, membenarkan adanya wacana tersebut. Namun, untuk menempuh jalur hukum terkait dua permasalahan itu, pihaknya akan berembug bersama sejumlah tokoh warga setempat.

“Ini permasalahan serius. Perbedaan rincian biaya pelaksanaan proyek dari pihak panitia (Pemdes) dari warga terpaut sangat jauh,” tegas Kawiyan. Tidak menutup kemungkinan, imbuh dia, warga akan kembali berdemo ke Balai Desa Seloharjo untuk menanyakan sejumlah masalah lain yang juga berkaitan dengan program bantuan dari pemerintah. “Bukan hanya soal dana PPIP. Masih ada lagi yang jadi ganjalan di hati warga,” ungkapnya.

Rabu (1/2) lalu, ratusan warga Dusun Ngentak menggerudug Balai Desa Seloharjo untuk menuntut transparansi penggunaan dana PPIP. Kepada warga, Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan (Kur Ekbang) Pemdes Seloharjo, Ngatiyo meminta maaf berkali-kali karena kejanggalan rincian data itu akibat pihaknya terdesak segera membuat laporan pertanggungjawaban.

Ngatiyo juga mencabut pernyataan sebelumnya yang mengatakan ada 20% dana PPIP mengalir ke kantong PDIP dan Partai Demokrat (PD). Lurah Desa Seloharjo, Suryo Wiji Harto juga menandaskan tidak ada sepeser pun dana pelicin yang masuk ke partai apapun. “Dari total dana Rp100 juta, masih ada saldo Rp21.769.000 di kas Organisasi Masyarakat Setempat (OMS),” terang dia.(HARIAN JOGJA/Dinda Leo Listy)