Kalangan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) di lingkungan SD dan SMP se-Bantul menyuarakan setidaknya tiga tuntutan
Harianjogja.com, BANTUL–Kalangan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) di lingkungan SD dan SMP se-Bantul kembali bersuara. Kali ini para tenaga honorer Kriteria Dua (K2) ini mendatangi gedung DPRD Bantul.
Promosi Gonta Ganti Pelatih Timnas Bukan Solusi, PSSI!
Dalam audiensi, Kamis (12/5/2017) yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bantul itu, mereka menyuarakan setidaknya tiga tuntutan. Salah satunya adalah terkait pesangon sebesar Rp25 juta kepada GTT/PTT yang telah pensiun.
Ketua Forum GTT/PTT Bantul Sudarman menyebut pegawai honorer K2 yang memasuki masa pensiun yang saat ini berjumlah 12 orang. Sayang, hingga sekarang belum ada jaminan kesejahteraan apapun yang diberikan pemerintah. “Padahal mereka telah mengabdi puluhan tahun,” jelas Sudarman.
Permintaan itu, diakui Sudarman sudah pernah disampaikannya baik kepada bupati Bantul, Wakil Bupati Bantul, maupun kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sudarman mengklaim seluruh pemangku kebijakan ini menyetujui permintaan GTT/PTT.
Bahkan, mereka berjanji bakal menganggarkannya pada APBD Perubahan 2017. “Kami berharap pesangon idealnya mencapai Rp25 juta per orang,” ucapnya.
Selain pesangon pensiun, GTT/PTT juga meminta legalitas surat keputusan (SK) pengangkatan. Menurutnya, SK ini penting, pasalnya selama ini SK GTT/PTT hanya dikeluarkan kepala sekolah masing-masing.
Dampaknya, gaji bulanan yang diterima antar GTT/PTT bervariatif antara Rp300.000-Rp500.000. Oleh sebab itu, Sudarman mendesak SK tersebut segera ditandatangani bupati. Dengan begitu gaji bulanan mereka nantinya bisa setara dengan upah minimum kabupaten, yakni Rp1.400.700.
“Kami juga meminta fasilitas BPJS untuk seluruh K2. Karena gaji kami tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” bebernya.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Bantul Endro Sulastomo berjanji bakal mengakomodasi berbagai aspirasi GTT/PTT. Termasuk pemberian pesangon. Kendati begitu, politikus PDIP ini meminta forum memberikan data akurat. “Jangan sampai ada yang tidak sesuai. Jangan sampai ada rekayasa,” pintanya.
Kabid Formasi Pengembangan dan Diklat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bantul Triyanto belum dapat berkomentar mengenai permintaan forum GTT/PTT ini.
Dalam audiensi itu, pihaknya hanya menjelaskan, berdasarkan pendataan yang dilakukannya melalui uji publik, jumlah GTT/PTT di Bantul saat ini berjumlah 744 orang. “Dari jumlah itu ada dua orang yang meninggal,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
