SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JOGJA—Gubernur DIY membentuk tim untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terkait operasional bus Trans Jogja. Langkah ini dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah kejanggalan oleh Pansus DPRD DIY terkait operasional bus Trans Jogja serta perjanjian kerjasama antara Pemprov dengan PT. Jogja Tugu Trans (JTT).
Plt Sekda DIY, Ichsanuri kepada Harian Jogja, Kamis (29/9) menyatakan, tim tersebut sudah dibentuk sejak Rabu (27/9) lalu. Tim bertugas menyelidiki dan mengkaji segala hal yang terkait Trans Jogja. Mulai dari perjanjian kerjasama, Nota Kesepahapaman (MOU), Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta 11 rekomendasi Pansus DPRD DIY.
“Sudah dibentuk Rabu lalu atas perintah Pak Gubernur, pokoknya mengkaji semua yang terkait Trans Jogja,” terang Ichsanuri.
Tim yang berjumlah sekitar 14 orang itu terdiri dari perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat Daerah, Biro Hukum, Dinas Perhubungan serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Khusus untuk BPKP memang sengaja dilibatkan sebagai nara sumber,” katanya.
Saat ini menurutnya, tim sudah bergerak menyelidiki dan mengumpulkan berbagai dokumen terkait. Senin (3/10) pekan depan dijadwalkan pembahasan atau pleno dari hasil temuan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pansus DPRD DIY menemukan sejumlah kejanggalan terkait perjanjian dan operasional bus Trans Jogja. Di antaranya, penitipan 20 bus hibah pusat ke provinsi dititipkan di JTT tanpa disertai surat menyurat sehingga menyulitkan pengawasan. Penggunaan jalur IV (trayek Giwangan-Kridosono) yang ternyata telah digunakan tanpa ada perjanjian kerjasama (MOU) serta pengoperasian 20 bus yang tak dilengkapi Keppres hibah, menggantikan 54 bus yang ada saat ini bila mengalami kerusakan dengan cara menggunakan plat kuning pada bus yang sudah ada saat ini.(Harian Jogja/Bhekti Suryani)