Guru Besar UMY Desak Jokowi hingga Aparat Hukum untuk Netral di Pemilu 2024

Solopos.com, BANTUL – Gelombang kritik terhadap Presiden Joko Widodo dari perguruan tinggi terus bermunculan. Kali ini kritik keras dilayangkan Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Guru Besar UMY, Profesor Akif Khilmiyah, mengatakan Presiden Joko Widodo telah melanggar konstitusi yang serius atas penyalahgunaan fasilitas negara dengan kewenangan yang dimilikinya. Menurut dia, pernyataan sikap Dewan Guru Besar UMY dilakukan untuk mendesak Presiden Joko Widodo menjalankan kewajiban konstitusionalnya demi mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Kami menuntut para penyelenggara negara serta aparat hukum seperti polisi dan kejaksaan untuk bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. Termasuk juga kepada lembaga peradilan yang harus mengedepankan independensi dan imparsialitas dalam menangani berbagai sengketa serta pelanggaran selama proses Pemilu 2024 agar terlaksana secara jujur dan adil,” katanya di Gedung AR. Fachrudin, Sabtu (3/2/2024).

Akif juga mengingatkan agar KPU, Bawaslu, DKPP serta seluruh organisasi di bawahnya untuk bersikap independen sebagai pelaksana Pemilu 2024. Dia juga mendesak partai politik menghentikan praktik politik uang serta penyalahgunaan kekuasaan, dan lebih mengedepankan politik gagasan guna mengedukasi masyarakat dalam wawasan politik.

“Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang sesungguhnya, sehingga harus mulai bergerak untuk mengingatkan segenap penyelenggara negara agar mereka mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia. Kami mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar bermartabat, beradab, jujur dan adil, demi menghasilkan pemimpin yang visioner dan berani menegakkan prinsip-prinsip konstitusi,” katanya.

Sementara, Sekretaris Dewan Guru Besar UMY, Profesor Imamudin Yuliadi memandang fenomena yang terjadi atas pernyataan sikap dari beberapa perguruan tinggi lainnya menjadi pertanda adanya keprihatinan terhadap kondisi Indonesia akhir-akhir ini, yang tidak lepas dari kontestasi Pemilu 2024.

“Pengawalan Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik, jujur, adil, dan bermartabat juga menjadi tanggung jawab dari perguruan tinggi. Pernyataan sikap ini juga sebagai sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat, karena perguruan tinggi wajib mengambil bagian untuk mencerdaskan masyarakat termasuk dalam konteks sosial dan politik,” katanya.

Imamudin juga menegaskan bahwa Dewan Guru Besar UMY tidak menilai baik atau buruknya kinerja pemerintah, namun hanya ingin melihat apakah kiblat dari pemerintah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam konstitusi.