HARI PAHLAWAN : Pemkab Gunungkidul Tak Punya Dana Khusus untuk Santunan Veteran

Hari Pahlawan di Gunungkidul masih diliputi kesuraman nasib para veteran

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hingga sekarang belum pernah mengalokasikan anggaran untuk para veteran perang. Mereka berdalih santunan hanya bisa diberikan kepada keluarga kurang mampu.

Promosi Berteman dengan Merapi yang Tak Pernah Berhenti Bergemuruh

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugraha mengakui pihaknya tidak mengurusi anggota veteran perang. Akibatnya hingga sekarang pemkab tidak menyediakan alokasi khusus untuk santunan veteran perang. “Tidak ada, dan juga belum pernah mengalokasikan anggaran tersebut,” kata Dwi Warna kepada Harian Jogja, Jumat (6/11/2015).

Dia menjelaskan, ketiadaan anggaran ini tidak lepas jika para veteran itu memiliki wadah organisasi sendiri. Oleh karenanya, segala sesuatu yang berurusan dengan veteran diserahkan kepada organisasi yang menaunginya tersebut.

Dwi Warna tidak menampik, pihaknya memiliki anggaran khusus untuk diberikan ke warga. Namun dana ini tidak bisa disalurkan dengan sembarangan. Masyarkat bisa menerima bantuan dengan beberapa persyaratan, salah satunya masuk kategori masyarakat kurang mampu.

“Tanpa ada persyaratan itu, kami tidak bisa menyalurkan bantuan,” katanya lagi.

Disinggung mengenai kemungkinan memberikan bantuan kepada legiun veteran, Dwi Warna menyerahkan sepenuhnya ke pimpinan. “Kalau sampai saat ini memang tidak ada, karena memang tidak ada alokasinya,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Gunungkidul Wahyu Nugroho. Menurut dia, selama ini pemkab belum mengalokasikan anggaran khusus untuk veteran. “Setahu saya tidak ada,” kata Wahyu.

Dia tidak menampik di beberapa kesempatan, pemkab mengadakan kegiatan bersama-sama dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), seperti peringatan Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan dan beberapa kegiatan yang lain. Namun kerja sama yang dilakukan baru sebatas itu saja, karena mereka memiliki wandah dan organisasi mandiri.

“Kalau ada kegiatan di kabupaten, mereka akan kita undang untuk menghadiri acara tersebut,” kata Wahyu lagi.