SOLOPOS.COM - Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). (JIBI/Kabar24/Dok.)
Kebijakan kelongaran untuk mengantar anak tidak diteruskan secara tertulis ke daerah atau para PNS.
Harianjogja.com, BANTUL– Mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bantul tidak memanfaatkan kebijakan keringanan terlambat masuk kerja lantaran harus mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah, Senin (18/7/2016).
Salah seorang PNS di Kantor Sekretariat DPRD Bantul Penta Widinugroho mengatakan, ia tetap masuk kerja seperti biasa pukul 07.30 WIB. Padahal ia masih mengantar salah satu anaknya masuk sekolah hari pertama di sebuah SD di Kota Jogja.
“Anak masuk jam tujuh, setelah itu langsung masuk kerja jadi enggak terlambat,” ungkap Penta Widinugroho, Senin. Penta mendengar kabar Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberi keringanan bagi PNS untuk terlambat masuk kerja pada hari pertama sekolah.
Namun ia enggan mengikuti kebijakan itu. Pasalnya kata dia, kebijakan itu tidak diteruskan sercara tertulis ke daerah atau para PNS. Ia khawatir bila terlambat masuk kerja, ia bakal mendapat masalah atau sanksi disiplin PNS. “Sekarang ini kan absen sudah sidik jari, kalau terlambat datang bisa masalah. Kecuali kalau kebijakannya sampai ke sini saya mau,” papar dia.
PNS lainnya Kamdani mengatakan, banyak pegawai tidak memanfaatkan kesempatan terlambat masuk kerja lantaran mengantar anaknya ke sekolah. Pertama karena khawatir alasan sanksi seperti pemotongan tunjangan kinerja apabila terlambat bekerja, lantaran kebijakan Pusat tidak disosialisasikan ke daerah secara tertulis.
Kedua kata dia, kondisi lalu lintas di Bantul lancar alias tidak didera kemacetan seperti Ibukota. Setelah mengantar anaknya ke sekolah, orang tua dapat leluasa berangkat ke tempat kerja tanpa khawatir terlambat masuk kerja karena macet. “Anak saya juga enggak perlu ditunggui. Habis diantara saya kerja. Yang lain juga enggak ada yang terlambat,” tutur Kamdani. (Bhekti Suryani)