Hasil Pilkada Bantul belum resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul. Namun Suharsono sejak dini telah menyiapkan rancangan kebijakan ke depan.
Harianjogja.com, BANTUL-Calon bupati Bantul Suharsono yang memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) versi hitung cepat, Suharsono mengklaim kerap melakukan assessment center di sejumlah wilayah di Indonesia. Antara lain membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat masa Gubernur Joko Widodo, dalam memilih pimpinan lembaga birokrasi.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Pengalaman ini yang mendorongnya ingin merombak birokrasi di Bantul. Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara menyeleksi ulang siapa yang akan memimpin puluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Bantul. Ia akan menerapkan assessment center untuk memilih siapa pejabat yang layak memimpin SKPD.
Ia memastikan, hanya yang memiliki kompetensi dan dianggap layak yang akan memimpin puluhan SKPD Bantul nanti.
“Tentu selain dia punya kapasitas juga kami lihat jenjang jabatannya sesuai aturan atau tidak,” kata dia, Sabtu (12/12/2015)
Suharsono menambahkan, kepala SKPD saat ini tidak perlu khawatir bakal tersingkir selama memenuhi syarat yang ditetapkan.
Meski pimpinan SKPD tersebut bukan pendukung Suharsono atau tidak memilihnya saat Pilkada 9 Desember lalu.
“Meski bukan pemilih saya tetap saya rangkul. Selama berkompeten akan saya pilih,” papar dia.
Sekretaris DPRD Bantul Helmi Jamharis mengaku siap dirotasi dari jabatannya bila bupati baru nanti menganggap kapasitasnya tidak layak.
“Kami ini cuma birokrat, yang kapan saja siap digeser. Jadi kami ikut saja bakal ditempatkan di mana,” kata Helmi Jamharis.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
