Hasil Survei: Ini Tiga Tokoh dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilkada Jogja

Solopos.com, JOGJA – Yayasan Terimakasih Indonesia merilis hasil survei menjelang Pilkada Kota Jogja 2024. Hasil survei tersebut menunjukkan ada tiga tokoh yang memiliki tingkat elektabilitas tertinggi sebagai calon Wali Kota Jogja.

Ketiga tokoh yang memiliki tingkat elektabilitas tertinggi itu, Heroe Poerwadi, Singgih Raharjo, dan Eko Suwanto.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Peneliti Terimakasih Indonesia, Trapsi Haryadi, menjelaskan survei ini dilakukan selama 22-27 Januari 2024, dengan sampel warga Kota Jogja yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kota Jogja. Responden survei sebanyak 660 orang dari 14 kemantren di Kota Jogja.

“Penarikan sampel sepenuhnya dilakukan secara acak menggunakan metode purposive random sampling. Penarikan sample mempertimbangkan proporsi antara jumlah DPT Kota Jogja,” ujarnya dalam diskusi publik Kota Jogja Mencari Pemimpin di Hotel Ruba Graha, Senin (29/4/2024).

Berdasarkan pertanyaan terbuka ketika responden dibebaskan menjawab siapa yang paling layak menjadi Wali Kota Jogja 2024-2029, elektabilitas Heroe Poerwadi menduduki posisi tertinggi dengan persentase 49,54%. Di urutan kedua, Singgih Raharjo punya elektabilitas sebesar 7,10% dan Eko Suwanto sebesar 6,19%.

Selanjutnya, elektabilitas Muhammad Afnan Hadikusumo 4,01%, Ahmad Syauqi Suratno 3,83%, Imam Priyono Hadi Putranto3,28%, Aman Yuriadijaya 2,55%, Dwi Candra Putra 1,28%, Bambang Wisnu Handoyo, dan Danang Rudiatmoko masing-masing 1,09%. Di bawahnya lagi dengan perbedaan presentase yang tidak signifikan ada Budi Waljiman, Anton Prabu Semendawai, RM Sinarbiyat Nujanat dan Arif Noor Hartanto.

Adapun elektabilitas untuk Wakil Wali Kota Jogja, Eko Suwanto menduduki posisi teratas dengan presentase 15,69%, disusul Singgih Raharjo dengan perbedaan tipis 14,69%. Di bawahnya ada Muhammad Afnan Hadikusumo 8,39%, Imam Priyono Dwi Putranto 7,30%, dan Heroe Poerwadi 5,47%.

Ketika diminta memilih pasangan dari tokoh-tokoh tersebut, pilihan terbanyak jatuh pada Heroe Poerwadi dan Eko Suwanto dengan presentase 14,69%, disusul Heroe Poerwadi dan Singgihi Raharjo 12,40%, kemudian Heroe Poerwadi dan Muhammad Afnan Hadikusumo 6,49%.

Heroe Poerwadi menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jogja sampai 2022 dan mendapat angka yang signifikan dalam survei elektabilitas. Hal ini tak lepas dari popularitas Heroe Poerwadi yang sudah terbangun selama ia menjabat.

“Sebelum elektabilitas ada pertanyaan mengenai popularistas untuk mengetahui sejauh mana orang mengenal tokoh-tokoh yang ada. Selama lima tahun memori di masyarakat begitu kuat

[terhadap Heroe Poerwadi],” ungkapnya.

Meski demikian, survei ini tidak serta-merta menyimpulkan kepuasan masyarakat selama kepemimpinan Heroe Poerwadi.

“Kalau terkait puas dan tidak puas, ini akan menjadi isu tersendiri, sejauh mana kepuasan masyarakat pada kepeminpinan Heroe Poerwadi,” kata dia.

Ia berharap masyarakat memilih pemimpin dengan semangat memilih sosok yang akan menyelesaikan masalah.

“Masalah itu kemudian diselesaikan dengan program atau kebijakan calon wali kota,” ujarnya.

Masyarakat harus lebih mengedepankan solusi terhadap permasalahan, bukan semata-mata pencitraan, politik uang, dan sebagainya. “Ini perlu kita dorong lagi ke masyarakat. Jadi memilih itu karena program yang pas untuk menyelesaikan permasalahan Kota Jogja,” ungkapnya.

Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Hempri Suyatna, menuturkan dalam Pilkada 2024 nanti, ada sejumlah isu aktual yang akan dihadapi oleh para calon pemimpin Kota Jogja.

“Isu-isu aktual itu pertama soal kemiskinan, dengan presentase penduduk miskin Kota Jogja 2023 sebesar 6,49 persen atau 29,48 ribu jiwa. Kedua soal sampah. Wolume sampah Kota Jogja mencapai 100 sampai 130 ton per hari,” ungkapnya.

Ada juga isu-isu lainnya seperti penataan sektor informal seperti Teras Malioboro; daya saing UMKM dan koperasi; pasar tradisional; tata kelola transportasi, hotel dan toko berjejaring; kejahatan jalanan; ruang publik; ruang terbuka hijau; serta Jogja sebagai destinasi wisata.

Ia melihat isu seperti Teras Malioboro perlu mendapat solusi serius dari Pemkot Jogja. “Jangan sampai dengan melakukan formalisasi sektor informal justru mematikan sektor informal. Di Teras Malioboro, pedagang sudah pada mengeluh karena omzet pedagang yang mulai turun,” paparnya.

Hempri juga menyoroti Pusat Seni Kerajinan Yogyakarta (PSKY) yang saat ini menjadi XT Square. Dulu tempat tersebut dibangun dengan ide menjadi pasar seni dan kerajinan Kota Jogja.

“Tapi karena ada proses yang tidak memperhatikan karakteristik sektor informal maupun UMKM, mimpi besar itu tidak terealisasi. XT Square sekarang lebih banyak menjadi tempat untuk hiburan,” katanya.