IJAZAH DITAHAN : Kebijakan Bupati Bebaskan Ijazah Bikin Sekolah Bingung

Ijazah ditahan di sekolah terjadi di Bantul, namun Bupati setempat tiba-tiba mengeluarkan kebijakan untuk tidak menahan ijazah siswa

Harianjogja.com, BANTUL- Puluhan orang tua siswa berbondong-bondong menuntut pengembalian ijazah putra putri mereka yang ditahan otoritas sekolah, menyusul kebijakan Bupati Bantul Suharsono membebaskan ijazah siswa. Sekolah mengaku kebingunan.

Promosi Timnas Garuda Luar Biasa! Tunggu Kami di Piala Asia 2027

Pada Senin (16/5/2016) siang, tiga orang warga Dusun Kedungmiri, Sriharjo, Imogiri Bantul mendatangi SMP Ma’arif Imogiri meminta agar sekolah memberikan ijazah milik putra putri mereka yang ditahan lantaran belum melunasi iuran pendidikan.

Saimin, salah satu orang tua murid alumni SMP Ma’arif bernama Sudarmono mengatakan, kedatangannya didampingi sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meminta agar ijazah putranya diberikan. “Supaya bisa digunakan untuk lamar kerja atau apa, biasanya butuh ijazah,” ungkap Saimin ditemui, Senin (16/5/2016).

Putranya Sudarmono telah lulus sejak 2013 lalu. Lantaran masih menunggak uang sekolah, ijazahnya tidak diberikan hingga ia lulus. Sekolah hanya memberi fotokopi ijazah yang telah dilegalisir untuk keperluan mendaftar ke SMA/SMK.

“Dulu daftar pakai fotokopi ijazah bisa, tapi anak saya cuma sekolah dua tahun habis itu berhenti enggak mau sekolah. Sekarang jadi tukang las,” ungkap lelaki yang bekerja sebagai buruh serabutan itu.

Abu Sabikis dari LSM Sarang Lidi yang mendampingi Saimin dan rekan-rekannya mengatakan, para orang tua sekarang berbondong-bondong meminta ijazah mereka diberikan. Di wilayah Imogiri saja sepengetahuannya sudah ada 15 wali murid yang meminta ijazah putranya diberikan. “Ini karena Pak Bupati sudah minta agar sekolah jangan menahan ijazah,” jelas Abu Sabikis.

Petugas Tata Usaha SMP Ma’arif Imogiri Nurdin Husein yang turut menemui orang tua siswa mengatakan, sekolah terpaksa memberikan ijazah tersebut kendati uang sekolah masih menunggak. Sekolah, kata dia, kini kebingungan. Di satu sisi ada informasi dari bupati agar tidak menahan ijazah. Namun di sisi lain, tidak pernah ada surat resmi ke sekolah mengenai kebijakan tersebut serta kejelasan kompensasinya bagi sekolah.

Informasi yang beredar, Pemkab Bantul akan mengupayakan anggaran untuk menebus uang sekolah khusus bagi siswa miskin yang menunggak. “Tapi sampai sekarang kami belum mendapat kejelasan apakah itu benar atau tidak. Kalau misalnya tidak dibayar sama pemerintah bagaimana. Kami benar-benar bingung,” ungkap Nurdin Husein.

Selama ini kata dia, SMP swasta macam sekolahnya sangat bergantung pada iuran siswa, tidak seperti sekolah negeri yang mengandalkan bantuan pemerintah. Macetnya uang pendidikan dapat menganggu kebutuhan operasional sekolah ini.