SOLOPOS.COM - Ilustrasi inflasi (JIBI/Harian Jogja/Reuters)
Harianjogja.com, JOGJA- Tim Pengendali Inflasi Daerah memiliki peran sebagai ujung tombak stabilisasi inflasi, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.
“Pengendalian dan stabilisasi inflasi penting dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan,” katanya dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX, Senin (23/6/2014).
Pada peresmian TPID Kabupaten/Kota se-DIY, ia mengatakan semua negara menganggap inflasi menjadi momok utama yang harus diperangi karena inflasi yang sangat tinggi langsung akan dapat menurunkan daya beli masyarakat.
Selain itu, inflasi tinggi juga akan mendongkrak suku bunga dan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang mitra dagang.
Menurut dia, inflasi merupakan masalah nasional yang serius. Penyebabnya bukan hanya kenaikan harga barang yang dikendalikan pemerintah seperti BBM dan tarif listrik, tetapi juga faktor musim yang ekstrem yang membuat harga komoditas pertanian melonjak.
“Jalur distribusi yang buruk juga menghambat pasokan barang. Jika ada masalah dengan jalur distribusi, bahan kebutuhan pokok di suatu wilayah akan langka,” katanya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Didik Purwadi mengatakan inflasi merupakan musuh masyarakat nomor satu sehingga pengendalian inflasi mutlak dilakukan agar tidak mengangggu kinerja dan menganggu stabilitas perekonomian.
Menurut dia, sekitar 77% inflasi nasional disumbang oleh inflasi daerah, sedangkan inflasi daerah tidak terlepas dari permasalahan produksi, distribusi, tata niaga, dan pengendalian ekspektasi konsumen.
“Oleh karena itu koordinasi mutlak diperlukan dalam tim yang solid yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha strategis di daerah,” katanya.