SOLOPOS.COM - Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul saat meninjau pembangunan jembatan Klayar di Desa Katongan, Kecamatan Nglipar, Selasa (10/1/2017). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Infrastruktur Gunungkidul berupa jembatan Klayar belum selesai pembangunan meskipun telah melewati tahun baru
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Keterlambatan proses pembangunan Jembatan Klayar di Desa Katongan, Kecamatan Nglipar jadi catatan penting Komisi C DPRD Gunungkidul di 2016 lalu. Mereka pun berharap kasus yang sama tidak terulang di tahun ini.
Untuk menanggulangi adanya keterlambatan dalam pengerjaan, komisi yang membidangi masalah infrastruktur dan pembangunan ini meminta pemerintah kabupaten agar lebih memperhatikan perencanaan program. Jangan sampai proses itu molor karena akan berdampak terhadap pelaksanaan sampai penyelesaian program.
“Ini jadi masalah klasik yang dihadapi pemerintah. Untuk itu, sistem perencanaan yang dimiliki harus diubah dan sebisa mungkin dilaksanakan sejak awal tahun anggaran baru,” kata Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Suharjo di sela-sela peninjauan pembangunan Jembatan Klayar, Selasa (10/1/2017).
“Ini jadi masalah klasik yang dihadapi pemerintah. Untuk itu, sistem perencanaan yang dimiliki harus diubah dan sebisa mungkin dilaksanakan sejak awal tahun anggaran baru,” kata Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Suharjo di sela-sela peninjauan pembangunan Jembatan Klayar, Selasa (10/1/2017).
Menurut dia, proses pembangunan jembatan ini sudah mencapai 90% dari keseluruhan program. Pasalnya, di sebagian bahu jalan jembatan ada yang belum diaspal karena masih menunggu pengerasan cor jembatan.
Namun demikian, karena sudah melewati tahun anggaran baru maka ada proses waktu penambahan pengerjaan selama 50 hari. Sebagai konsekuensi masalah ini, rekanan mendapatkan sanksi denda yang besarannya disesuaikan dengan waktu keterlambatan.
“Ya kalau waktu lelangnya sudah mendekati akhir tahun mana bisa selesai. Harusnya prosesnya bisa dilakukan lebih awal, sehingga pengerjaan bisa lebih panjang serta tidak terganggu faktor cuaca seperti yang terjadi di akhir tahun,” ungkapnya.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Purwanto. Menurut dia, pihaknya sudah sering mengingatkan pemkab terkait dengan perencanaan program pembangunan fisik.
“Jangan dianggap sepele, karena perencanaan memegang peranan penting dalam proses yang telah dijadwalkan. Sebab sekali terlambat, maka prosesnya akan menggangu di tahapan berikutnya,” katanya.
Dia pun meminta pemkab untuk benar-benar memperhatikan masalah perencanaan. Salah satunya dengan jalan membuat pemetaan terhadap proyek-proyek besar yang akan dikerjakan.
Setelah detail dari program yang dimiliki, maka bisa dilakukan dengan membuat perencanaan kegiatan satu tahun sebelum program pembagunan dilaksanakan.
“Saya kira ini patut di kedepankan, sehingga saat pelaksanaan sudah tidak ada lagi masalah dengan perencanaan karena sudah dibuat satu tahun sebelum proyek dikerjakan,” kata Politikus PDI Perjuangan.