Harianjogja.com, KULONPROGO- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo Untung Waluyo menuturkan pembatasi perizinan membangun bangunan di kawasan rawan bencana diperlukan. Pasalnya, apabila sewaktu-waktu ada bencana dan terjadi kerusakan, kerugian yang ditimbulkan bukanlah tanggung jawab pemerintah.
“Bangunan di tepi pantai yang menghadap selatan [pantai] tetap harus memiliki pintu belakang sebagai jalur evakuasi apabila terjadi bencana, seperti tsunami,” papar Untung.
Promosi Gonta Ganti Pelatih Timnas Bukan Solusi, PSSI!
Lebih lanjut Untung menjelaskan, wilayah pesisir Kulonprogo memiliki pantai yang menghadap Samudra Hindia sepanjang 24 kilometer dari Pantai Congot hingga Pantai Trisik. Kawasan tersebut tentunya tak luput dari potensi bencana yakni ancaman tsunami. Dia menambahkan, apalagi jalur gempa bumi di Indonesia melewati Samudra Hindia.
“Maka dari itu, bangunan harus berizin. Izin ini bukan hanya untuk mendapatkan IMB saja, namun juga untuk dikaji kembali apakah berada di kawasan rawan bencana atau tidak,” tandas Untung.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
