SOLOPOS.COM - Ilustrasi APBD. (Harian Jogja-Dok.)
Harianjogja.com, SLEMAN- Wakil Ketua DPRD Sleman, Rohman Agus Sukamta, mengaku pihaknya terkendala masalah teknis dan politis dalam upaya percepatan pengesahan realisasi APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 dan APBD Perubahan (APBD-P) 2014.
“Ada banyak hal. Misalnya saat tidak kuorum kemarin. Kami siap membahas, tapi kan aturan 50 persen ditambah 1 orang itu kan mutlak,” paparnya, Selasa (24/6/2014).
Jika tak segera beres, Rohman menilai transisi kepengurusan anggota dewan periode 2009-2014 menuju periode 2014-2019 juga menjadi masalah tersendiri.
Hal itu karena anggota dewan yang baru dilantik akan butuh waktu guna menyusun tata tertib dan menentukan pimpinan definitif sebelum bertugas.
Jika pengesahan realisasi APBD 2013 mundur hingga September, Rohman tahu benar hal itu berdampak buruk. “Pembahasan APBD-P 2014 bisa mundur hingga bulan November,” ungkapnya.
Dia memastikan jelas tak akan ada serapan anggaran di akhir tahun jika hal itu terjadi. Akibatnya, terjadi tunggakan pembayaran, misalnya sertifikasi guru dan tarif listrik, hingga mencapai 10 bulan.
Menanggapi desakan bupati, Rohman mengakui penyelesaian pembahasan APBD-P 2014 sebenarnya masih tanggungjawab anggota dewan lama.
“Kami sudah ada komitmen untuk menetapkan itu secepatnya. Minggu-minggu ini rencananya ada pembahasan LPJ realisasi APBD 2013,” kata Rohman.