Ini Kritik soal Perkebunan di Indonesia

Instiper Jogja peringati Hari Perkebunan.

Harianjogja.com, SLEMAN–Begitu suburnya tanah Indonesia, hingga kayu dan batu pun bisa jadi tanaman. Begitu perumpamaan yang banyak dipakai untuk menggambarkan betapa Indonesia diberkati dengan hamparan tanahnya. Namun apalah guna tanah subur, jika tidak dikelola dan dimanfaatan secara menyeluruh.

Promosi Ongen Saknosiwi dan Tibo Monabesa, Dua Emas yang Telat Berkilau

Hingga saat ini, manfaat dari perkebunan belum begitu terasa. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terlalu sibuk dengan tiga komoditas utama padi jagung kedelai (pajale). Hal itu disampaikan pengamat perkebunan Purwadi di sela-sela peringatan Hari Perkebunan di Institut Pertanian Stiper (Instiper) Jogja Minggu (10/12/2017) lalu.

“Sudah waktunya Kementerian Pertanian membagi fokusnya ke perkebunan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perkebunan harus dibangun dengan baik sebagai sumber kemakmuran dan pemerataan pembangunan di Indonesia,” terang Purwadi.

Purwadi menambahkan bahwa perkebunan menjadi bagian penting dalam perdagangan dunia. Merunut sejarah, globalisasi perdagangan pertama kali dirintis perkebunan dari hasil rempah-rempah. Belanda, Inggris, Jerman masuk karena potensi perkebunan Indonesia yang sangat bagus.

Kemudian masuk perkebunan asing yang dikelola oleh VOC dengan cara menjajah. Dari situlah muncul dua kategori perkebunan Indonesia yakni perkebunan rakyat dan perkebunan besar yang dimiliki swasta, asing ataupun pemerintah.

Begitu pentingnya peran perkebunan, seharusnya sektor perkebunan lebih diperhatikan secara serius. Menurut Purwadi, Hari Perkebunan Ke-60 harus dijadikan momentum untuk membenahi sektor perkebunan. Jika perhatian terhadap perkebunan rakyat ditingkatkan, maka industri pengolahan dalam negeri juga bakal terkerek naik.

“Tahun ini adalah tahun kebangkitan perkebunan, semangat membangun perkebunan,” ujar dia.

Purwadi mengungkapkan bahwa perkebunan di Indonesia mempunyai beberapa pekerjaan rumah yang harus cepat ditangani secara tepat dan cepat. Perekebunan rakyat menghadapi beberapa masalah klasik yang tak kunjung mendapat pemecahan seperti sumber daya manusia, keterbatasan alat, dan akses permodalan.

“Kondisi perkebunan kita saat ini perlu perhatian khusus, perkebunan rakyat memikiki kendala sumber daya manusia, alat dan modal terbatas,” terang pria yang kini menjabat sebagai Rektor Instiper Yogyakarta.

Selain itu, perkebunan masih membutuhkan tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Padahal tenaga kerja di perkebunan saat ini menyusut, sehingga sangat susah mencari tenaga untuk panen sawit, panen tebu, ataupun panen karet. Di sisi lain, perkebunan rakyat juga harus menghadapi tantangan serius dalam akses teknologi yang semakin berkembang pesat.

“Dalam waktu dekat pengembangan teknologi akan semakin maju dan semua akan mengarah ke mekanisasi. Teknologi tidak bisa kita tolak, dan masyarakat harus bisa bersaing,”sambungnya.

Perkebunan besar juga tak sepi dari kendala. Mereka harus berhadapan dengan ketidakpastian hukum. Selain itu, masih ada isu pelangaran HAM, lingkungan, serta isu internal terkait comunity development.

“Dari sisi perusahaan butuh kepastian regulasi hukum dan peraturan yang lebih jelas dari pemerintah,” tambahnya.

Dengan berbagai masalah yang berkelindan itu, sangat sulit untuk membuat perkebunan Indonesia berkembang. Padahal sumber daya lahan terbesar Indonesia adalah lahan kering yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Hingga saat ini, lahan kering tersebut belum digarap secara maksimal.

“Pemerintah lebih mengandalkan tambang, padahal pertanian lahan kering belum di garap maksimal,” tegasnya.
Untuk itulah, menurut Purwadi pemerintah harus mulai memberi perhatian lebih terhadap sektor perkebunan. Hari Perkebunan harus menjadi momentum untuk membenahi sektor perkebunan. “Sudah saatnya pemerintah memiliki keberpihakan di sektor perkebunan Indonesia,”lanjutnya. (*)