INVESTASI JOGJA : Hotel Pemicu Ketimpangan Ekonomi, Pengembang Diarahkan ke Desa

Investasi Jogja dikembangkan ke pedesaan

Harianjogja.com, JOGJA — Pemda DIY mendorong investasi untuk bisa masuk ke pedesaan agar tidak terpusat di perkotaan. Pembangunan hotel maupun restoran yang lebih banyak menyasar perkotaan diakui menjadi salahsatu penyebab adanya ketimpangan ekonomi di DIY.

Promosi Riwayat Banjir di Semarang Sejak Zaman Belanda

Baca Juga : INVESTASI JOGJA : Hotel Pemicu Ketimpangan Ekonomi

Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan  gula pertumbuhan ekonomi lebih cepat di perkotaan. Secara konsep akselerasi pembangunan di desa seharusnya memang berbanding seiring dengan kota. Namun problemnya investor atau pihak swasta, selalu memilih membangun di tempat yang punya nilai ekonomis, salahsatunya Kota Jogja karena ada daya tarik wisata.

“Swasta nggak mau rugi, dia akan membangun di lokasi yang mendapat keuntungan lebih cepat. Sektornya jasa perdagangan perhotelan, favorit DIY, Kota Jogja apalagi musim liburan,” ujarnya, Jumat (26/5/2017).

Teorinya setiap pembangunan harus berpihak desa, tetapi hal itu tidak mudah karena membangun itu tidak semuanya oleh pemerintah namun juga nonpemerintah. Seperti halnya di DIY saat ini, sumbangan pembangunan di DIY oleh sektor swasta mencapai 80% dibandingkan dari APBD maupun APBN.

Karena itulah pihaknya mengembangkan program insentif di desa, agar investor tertarik untuk membangun pedesaan. Bentuknya dengan memberikan kemudahan pelayanan di desa melalui kebijakan afirmasi. Selain itu, program hotel di Jogja harus menjadi bapak angkat dari suatu desa yang saat ini sudah mulai berjalan. Konkretnya, hotel turut melakukan pembangunan pariwisata di desa-desa sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meski demikian, Tavip mengakui, sudah ada beberapa investor yang membangun di sejumlah desa. Namun belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan ketimpangan ekonomi tersebut.

“Ketika bicara desa kota tidak hanya [pantai] Indrayanti, [gua] pindul tetapi keseluruhan yang terwakili kawasan kabupaten itu, itu menyeimbangkan tidak gampang,” kata dia.