SOLOPOS.COM - Ilustrasi korupsi (JIBI//Harian Jogja/Dok)
Harianjogja.com, JOGJA-Koordinator Kopertis Wilayah V Jogja Bambang Supriyadi berharap dosen-dosen perguruan tinggi mengikuti Training of Trainers (ToT) Pendidikan Antikorupsi. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi akademisi yang tersangkut kasus korupsi.
Dia berharap dosen yang mengikuti ToT pendidikan antikorupsi yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bisa mendidik mahasiswa yang antikorupsi. Menurut dia, saat ini pelaku korupsi sudah melibatkan akademisi yang notabene memahami perbuatan tersebut tidak sesuai etika dan moral.
“Di sinilah perguruan tinggi harus menekankan pentingnya pendidikan moral dan karakter yang harus ditingkatkan lagi. Sebab, persentase korupsi disebabkan oleh moral (11%) dan hanya 2% faktor agama,” ungkap Bambang di sela-sela perayaan Dies Natalis Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Jogja ke 51, Kamis (31/10/2013).
Selain itu, setiap perguruan tinggi diharapkan terus meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana diamatkan UU No.12/2012 yang di dalamnya mengatur sistem penjaminan mutu diserahkan ke masing-masing kampus. Untuk itu, lanjutnya, perguruan tinggi terutama perguruan tinggi swasta (PTS) harus bersinergi dengan yayasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Pasalnya, dari sekitar 3.124 PTS dan 97 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia, sebanyak 204 bermasalah. Selain karena persoalan izin dan akreditasi, PTS bermasalah tersebut terjadi karena konflik antara pengelola PTS dengan pihak yayasan.
“Itu data yang saya terima dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPTSI). Di Jogja hanya ada satu kampus yang konflik antara yayasan dengan pengelola sampai saat ini belum selesai. Kami hanya mengawasi kegiatan akademiknya dan berharap tidak ada PTS lagi yang berkonflik,” tukasnya.