Harianjogja.com, JOGJA— Mendekati 2014 pos bantuan sosial (Bansos) di Jogja melesat tajam.
Data di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Jogja mencatat pada 2012, Pemkot menganggarkan anggaran bansos hanya Rp1,743 miliar dan meningkat hampir empat kali lipat menjadi Rp6,73 miliar di 2013.
Promosi Primata, Permata Indonesia yang Terancam Hilang
Sedangkan pada 2014, direncanakan alokasi anggaran sedikit turun menjadi Rp5,5 miliar. Sementara alokasi hibah di 2012 sebesar Rp44,8 miliar turun dari Rp43,9 miliar pada 2013.
Kepala DPDPK Jogja Kadri Renggono mengakui ada peningkatan jumlah untuk bantuan sosial. Meski demikian dirinya menolak jika peningkatan itu berkaitan dengan Pemilu 2014.
“Jadi penyusunan anggaran mengacu pada sistem skala prioritas dari masing-masing SKPD,” ujarnya, Kamis (28/11/2013).
Menurut dia, pencairan bansos didasarkan pada usulan proposal warga. Biasanya, warga yang ingin mengakses dana tersebut mengajukan anggaran kepada Pemkot. “Sejauh ini, paling banyak alokasinya memang berada di Dinsosnakertrans,” lanjutnya.
Dia mengungkapkan dibandingkan dengan Bansos, alokasi dana hibah lebih merata di semua SKPD. Hal itu terjadi karena sasaran yang berbeda dari kedua program tersebut. Bansos tergantung risiko sosial, sedangkan hibah tidak.
“Jika dikaitkan dengan kemungkinan pemanfaatan secara politis, jelas tidak mungkin. Ada proses yang harus dilalui yakni usulan harus diterima setahun sebelum pencairan dan masih ada penelaahan berdasarkan pada aturan yang ada,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
