SOLOPOS.COM - Pekerja mengangkut raskin di Gudang Bulog Kediri (JIBI/Solopos/Antara/Rudi Mulya)
Jual beli raskin di Sleman mash terjadi dan sulit diawasi
Harianjogja.com, SLEMAN-Beras bagi warga miskin (raskin) sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan, namun tindakan ini seakan tak bisa dihindarkan. Warga yang menerima raskin ada yang malah menjualnya ke pasar dengan alasan beras berkualitas rendah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kabupaten Sleman, Untoro Budiharjo mengatakan pihaknya memang sulit mengawasi peredaran raskin.
“Pengawasannya sulit karena kami tidak sampai ke penerima apakah raskin benar-benar digunakan. Ketika raskin sampai ke rumah tangga sasaran penerima manfaat [RTSPM], itu sudah menjadi haknya,” jelas Untoro, Minggu (31/5/2015).
Ia menduga adanya jual beli raskin akibat pembagian yang salah sasaran. Hal itu bisa terjadi karena data RTSPM raskin masih mengacu pada Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2011. Data tersebut bisa saja berubah dalam kurun waktu empat tahun ini.
Untoro memastikan jika memang pembagian raskin tepat sasaran maka jual beli raskin tidak pernah ada. “Kalau tepat sasaran, pasti penerimanya memang membutuhkan dan raskin akan dimanfaatkan,” katanya.
Menurut ketentuan, masing-masing RTSPM menerima 15 kg. Namun ada yang membagi rata (bagito) ke rumah tangga miskin di wilayahnya. Dalam hal ini, Untoro mengatakan bahwa hal itu sah-sah saja dilakukan asal berdasarkan musyarawah kelurahan dan tanpa mengurangi atau menambah kuota raskin yang sudah ada.
“Bagito terjadi di luar kami. Tergantung masyarakatnya. Kalau penerimanya memang sudah membaik secara ekonomi, bisa dialihkan ke keluarga miskin lain melalui musyawarah desa karena yang lebih tahu kondisi warga adalah desa,” lanjut Untoro.