SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Kampung KB di Kulonprogo serega dibentuk, untuk dicanangkan pada Januari mendatang
Harianjogja.com, KULONPROGO-Kulonprogo akan membentuk sebuah Kampung Keluarga Berencana (KB) pada Januari mendatang. Namun, bukan dusun dengan capaian program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terbaik yang menjadi sasarannya.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) Badan Keluarga Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kabupaten Kulonprogo, Yudono Hindri Atmoko, Senin (28/12/2015).
Dia memilih dusun dengan tingkat kepesertaan KB di bawah rata-rata angka capaian desa setempat. Pemkab Kulonprogo juga akan mengutamakan dusun dengan banyak keluarga yang termasuk Kriteria prasejahtera dan keluarga sejahtera (KS) 1.
Pencanangan Kampung KB bakal dilaksanakan serentak secara nasional pada akhir Januari 2016. Yudono mengungkapkan, saat ini timnya masih dalam proses penentuan lokasi sasaran. “Ini sudah mengerucut ke wilayah Galur atau Kokap. Target kami, sudah terpilih desa dan dusunnya dalam dua hari ini,” kata Yudono.
Menurut Yudono, timnya harus ekstra cermat dalam menentukan sasaran program Kampung KB. Komitmen kepala desa sebagai ketua pelaksana termasuk menjadi pertimbangan utama. Hal itu dinilai berperan besar terhadap keberlanjutan program. “Harapannya, program ini bisa mendongkrak kepesertaan KB dan jumlah keluarga sejahtera,” ujar Yudono.
Kepala BPMPDPKB Kulonprogo, Sri Utami menambahkan, Kampung KB merupakan upaya pengembangan program KKBPK agar lebih dekat dan mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain tingkat kesejahteraan masyarakat dan kepesertaan KB, penentuan dusun pilihan juga mempertimbangkan kriteria lain yang tercantum dalam petunjuk teknis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Sri Utami lalu menjelaskan, kegiatan Kampung KB tidak melulu tentang pengendalian laju kependudukan. “Akan ada keterpaduan program kependudukan dengan upaya pembangunan keluarga sejahtera dan berbagai sektor pendukungnya secara sistematis,” ucap dia.
Perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan Kampung KB diserahkan kepada masyarakat. Selain komitmen kepala desa, ujung tombak program tersebut adalah para petugas lapangan dan kader KB. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun swasta yang nantinya terlibat hanya berperan sebagai fasilitator. “Kami mendampingi dan memberikan pembinaan,” kata Sri Utami.