Kapal TKI Tenggelam menjadi perhatian banyak pihak.
Harianjogja.com, JOGJA – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan pentingnya reformasi dalam manajemen penyaluran tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.
Promosi Uniknya Piala Asia 1964: Israel Juara lalu Didepak Keluar dari AFC
(Baca Juga : Kapal TKI Tenggelam, 17 Orang Tewas)
Pernyataan tersebut sebagai respon kembali terjadinya insiden kecelakaan kapal yang mengangkut sejumlah pekerja migran ilegal di Perairan Batam, Kepulauan Riau, awal pekan ini.
Pakar Migrasi Internasional PSKK UGM Sukamdi sangat menyayangkan insiden ini terulang kembali, terlebih terjadi berturut-turut selama setahun belakangan. Peristiwa tersebut merupakan yang ketiga kalinya terjadi sepanjang 2016 ini.
Menurut dia, insiden tersebut jelas menunjukkan betapa buruknya manajemen penyaluran TKI ke luar negeri.
Sukamdi menyampaikan, data statistik tentang jalur migrasi ilegal tidak benar-benar ada sehingga kebijakan yang diterapkan untuk menekan arus migrasi pekerja ke luar negeri cenderung spekulatif.
Kebijakan moratorium sekali pun tidak akan pernah bisa menghentikan arus migrasi pekerja ke luar negeri. Para pekerja migran akan selalu mampu menemukan caranya sendiri untuk berangkat ke negara tujuan.
“Bagi saya persoalannya bukanlah legal atau ilegal. TKI adalah juga warga negara kita dan negara seharusnya bisa menjamin keselamatan serta hak mereka atas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Mereka bermigrasi untuk memenuhi kebutuhan hidup, negara bisa tidak memfasilitasinya?” kata Sukamdi, Kamis (3/11/2016)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
