SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
GUNUNGKIDUL—Kapolres Gunungkidul, AKBP Asep Nalaludin berjanji akan segera memanggil Bupati Gunungkidul, Badingah dan Sekda, Djoko Sasono dalam waktu dekat ini. Kedua pejabat tinggi di lingkungan pemkab ini dilaporkan ke Polres Gunungkidul oleh Suwarno, pengacara 22 warga yang menuntut ganti rugi lahan pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Suwarno melaporkan keduanya atas dugaan memalsu keterangan dalam Aanmaning (peringatan) yang digelar Pengadilan Negeri Wonosari.
“Kenapa harus menunggu bulan depan, sesudah saya mempelajari laporan ini bisa langsung melakukan pemanggilan kepadanya [Badingah]. Siapapun akan kami panggil sesuai prosedur hukum,” terang Asep Nalaludin kepada Harian Jogja, Jumat (12/8).
Karena yang dipanggil merupakan orang nomor satu di Gunungkidul, pihaknya akan meminta izin terlebih dahulu pada lembaga yang berada di atas Pemkab seperti Propinsi dan Kemendagri. Hingga saat ini status Badingah masih menjadi saksi dalam kasus ganti rugi lahan tersebut.
Asep menambahkan, pihaknya tidak akan memberikan perlakuan khusus terhadap Badingah, karena setiap warga Negara memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan hukum. Pihaknya juga tidak akan menyiapkan penyidik khusus.
“Semua penyidik dari Polres Gunungkidul saja cukup,” ujarnya. Saat ini, lanjutnya, pemanggilan Badingah masih berposisi sebagai saksi dalam kasus ganti rugi lahan proyek JJLS.
Terpisah, salahsatu warga Desa Planjan, Saptosari, Waluyo, 40 mengatakan pihaknya bersama 22 warga lainnya akan terus melanjutkan ke proses hukum sampai tuntutannya dipenuhi Pemkab dalam mengembalikan buku tabungan warga senilai Rp769 juta.
Pasalnya, 22 warga itu pada 2008 lalu telah membongkar seluruh rumahnya atas perintah Pemkab guna pengembangan JJLS. Akibatnya sejumlah warga tersebut terbelit hutang hingga puluhan juta rupiah, guna mendirikan rumah baru.(Harian Jogja/Sunartono)
Foto: Badingah