KASUS CEBONGAN : Komnas HAM Bantah Tudingan Menentang Kopassus

Foto Ilustrasi Komnas HAM
JIBI/Harian Jogja/Antara

Harianjogja.com, JOGJA-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membantah adanya anggapan bahwa setiap penyelidikan, penilaian, maupun kritik terhadap kasus penyerangan LP Cobangan diartikan sebagai upaya menentang pihak Kopassus.

Promosi Komeng The Phenomenon, Diserbu Jutaan Pemilih Anomali

“Jangan sekali-kali menghadapkan Komnas HAM dengan Kopassus dalam konteks kasus Cebongan. Seolah-olah kami bertentangan dengan mereka,” kata Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siti Noor Laila dalam Seminar bertajuk Mengawal Persidangan Kasus Cebongan di Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja, Kamis (18/7/2013).

Hal itu diungkapkan oleh Noor Laila, sebab menurut dia, belakangan ini banyak kalangan yang menilai Komnas HAM tidak berpihak dan cenderung bertentangan dengan Kopassus dalam kasus penyerangan itu. “Ini sangat jauh dari kebenaran,”katanya.

Upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam mengusut kasus penyerangan LP Cebongan merupakan tugas yang telah diatur oleh konstitusi. Selain itu, menurut dia, penyelidikan juga bermula dari aduan masyarakat terkait indikasi pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

“Bukannya menentang. Dalam kasus ini Komnas HAM sedang taat kepada Undang-Undang. Apapun risikonya tetap memberi penilaian terhadap peristiwa pelanggaran HAM,” katanya.

Seluruh negara anggota persatuan bangsa-bangsa (PBB), menurut dia, memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan atau penilaian terhadap kasus pelanggaran HAM di negara masing-masing.

“Bahkan dulu purnawirawan pun saat menjadi korban penggusuran, berlindungnya kepada kami bukan pada TNI,” katanya.

Lebih jauh, ia juga menyesalkan munculnya anggapan bahwa Komnas HAM dalam konteks kasus LP Cebongan membawa kepentingan serta didanai pihak asing sehingga cenderung menyerang pihak Kopassus.

“Kami tidak dibenarkan menggunakan dana dari pihak lain bahkan asing dalam setiap penyelidikan kami, keculai hanya menggunakan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” katanya.