Kaukus Perempuan Parlemen Sleman Desak RUU PKS Segera Disahkan

Solopos.com, SLEMAN — Kaukus Perempuan Parlemen (KKP) Sleman mendesak agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan. KKP juga mendorong Pemkab Sleman untuk menambah alokasi anggaran kegiatan kepedulian terhadap kaum perempuan.

Ketua KKP Sleman Sri Riyadiningsih mengatakan desakan pengesahan RUU PKS tersebut, menjadi seruan secara nasional. Tujuannya untuk mencegah kasus-kasus kekerasan seksual kepada perempuan.

Promosi Primata, Permata Indonesia yang Terancam Hilang

“Kalau RUU PKS ini disahkan menjadi UU PKS akan berimplikasi ke daerah. Ketika kasus muncul, Pemkab Sleman melakukan pencegahan dan pendampingan. Ini harus dilakukan Pemkab,” katanya seusai Seminar Kaukus Perempuan di Hotel Prima SR, Rabu (22/12/2021).

Baca juga: Sareh, Inspirasi Ketangguhan Lawan Pandemi ala GKR Bendara

Selain pencegahan dan pengawasan, katanya, Pemkab Sleman juga harus konsisten untuk mengalokasikan anggaran dan program untuk perempuan. Termasuk menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan semua pihak bersinergi melindungi kepentingan perempuan.

“Pemkab memang sudah punya Perda 2/2017 terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Banyak tempat di Sleman yang tingkat resiko terjadinya pernikahan dini, kekerasan dan lainnya. Tinggal pengawasannya,” katanya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI My Esti Wijayati yang menjadi narasumber pada seminar tersebut juga mendorong agar pemerintah segera mengesahkan RUU PKS. Karena keberadaan UU tersebut nantinya penting untuk melindungi kaum perempuan. Sebab kasus kekerasan seksual yang dialami para perempuan sangat tinggi.

Baca juga: Nataru Bentar Lagi, Begini Kondisi Stok Bahan Pokok di Sleman

Sayangnya, banyak perempuan yang tidak bisa melaporkan kejadian yang dialaminya. Selain tidak ada aturannya, korban kekerasan juga tidak bisa melaporkan kasus tersebut karena rasa takut. Untuk itu pihaknya mendesak RUU PKS segera disahkan.

“Banyak perempuan yang jadi korban kekerasan seksual baik akibat relasi kuasa ataupun konten yang berpengaruh. Itu [pelaku] banyak yang tidak bisa dijerat hukum. Masyarakat harus paham kekerasan seksual kepada perempuan harus dihentikan,” katanya.

Esti juga mendorong agar Pemkab meningkatkan alokasi anggaran untuk kepentingan perempuan. Dia melihat anggaran terkait kepentingan perempuan hingga korban kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga belum memadai.

“Orang yang terkena kekerasan seksual atau kekerasan di rumah tangga tidak mudah untuk mengungkapkannya. Karena tidak mudah, kasus serupa sering terulang. Oleh karenanya pendampingan perlu dilakukan tidak hanya di Pemkab tetapi juga di kelurahan,” ujarnya.