SOLOPOS.COM - Sejumlah pekerja melakukan pembangunan ruang tunggu di calon terminal Semin, Selasa (30/6/2015). (Harian Jogja/David Kurniawan)
Kawasan industri di Bantul tepatnya di Piyungan sudah dicanangkan sejak tahun 2011, namun belum dilanjutkan pembangunan
Harianjogja.com, BANTUL-Sejak dicanangkan tahun 2011 lalu melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011, pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) Bantul belum juga memulai pembangunan kawasan industri Piyungan (KIP).
Sejauh ini, sudah ada sekitar 15 unit industri yang sudah berdiri di kawasan Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan selama ini memang masih bersifat mandiri dan belum dikelola secara terpadu sebagai kawasan industri.
Diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyantono, pasca dirampungkannya Detail Engineering Design (DED) pihaknya kini memang mulai serius menggarap kawasan seluas total 330 hektar itu.
Sebagai langkah awal, pihaknya memang tengah fokus menggarap kawasan di Desa Srimulyo terlebih dulu dengan luasan sekitar 100 hektar. “Yang menjadi wewenang kami [Pemkab Bantul] adalah pembangunan akses jalan in-out,” ucapnya saat ditemui usai acara Silaturahmi Pemkab Bantul di Rumah Makan Parangtritis, Senin (28/9/2015).
Untuk itu, di tahun anggaran 2016 mendatang, pihaknya berencana mengajukan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan akses jalan in-out Kawasan Industri Piyungan tersebut.
Kendati belum dibahas, namun ia berharap pihak legislatif mengamini usulan tersebut. Alasannya adalah, jika tak segera digarap, ia khawatir biaya pembebasan lahan nantinya akan melonjak semakin tinggi.
Sementara untuk teknis pembangunannya, pihaknya telah menyiapkan setidaknya dua skenario dan standar panjang jalan. Skenario pertama adalah menyiapkan akses jalan dengan panjang 750 meter dan lebar 24 meter.
Sedangkan skenario kedua adalah membangun akses jalan dengan panjang 4,5 kilometer. “Jelas anggarannya berbeda. Itulah sebabnya, kita kaji dulu bersama pemerintah DIY,” ucapnya pria yang akrab disapa Toni tersebut.
Itulah sebabnya, ketika ditanya kapan akan melakukan pembangunan fisiknya, Toni mengaku belum mengetahui secara pasti. Menurutnya hal itu tergantung dari ketersediaan dana untuk keperluan pembebasan lahan tersebut.
Terpisah, salah satu anggota DPRD Bantul, Widodo menandaskan kepada pemerintah agar siapapun warga yang terdampak harus mendapatkan kompensasi. Salah satunya adalah warga yang lahannya akan digunakan untuk pembangunan jalan keluar masuk ke kawasan tersebut.
Ia meminta agar tidak ada warga yang dirugikan dalam pendirian kawasan industri Piyungan ini. “Warga setempat harus diperhatikan. Hanya saja, saya menandaskan tetap mendukung agar kawasan industri Piyungan ini agar segera terealisasi demi kepentingan perekomian rakyat Bantul,” ujar politisi Golkar ini.