SOLOPOS.COM - Foto Ilustrasi JIBI/Harian Jogja/Antara
Harian Jogja.com, JOGJA—Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja memperkirakan, tingkat kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) reklame masih tinggi. Banyaknya penyalahgunaan izin membuat kebocoran kerap terjadi.
“Kami perkirakan lebih dari lima persen. Mengingat objek dan jumlah reklame di Kota Jogja lebih banyak ketimbang daerah lainnya,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah DPDPK Kota Jogja, Tugiyarto, kepada Harian Jogja.com, Rabu (25/9/2013).
Meski begitu, besaran kebocoran itu tidak banyak berpengaruh pada pendapatan pajak reklame. Hal ini terlihat dengan tetap bisa dicapainya target pendapatan.
Pada 2013, target realisasi pendapatan dari pajak reklame adalah Rp6,8 miliar. Jumlah itu meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mampu terealiasi Rp6,2 miliar.
“Kami terus berupaya menekannya. Untuk penertiban di tanah persil, kami telah bekerjasama dengan Dinas Ketertiban untuk melakukan penertiban,” terang dia.
Dia menambahkan, dengan belum diparipurnakannya Raperda Izin Penyelenggaraan Reklame, kini pihaknya hanya bisa menggunakan Perda No.8/1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
Raperda tersebut diperkuat dengan Peraturan Walikota (Perwal) Jogja No.26/2010 tentang Master Plan Reklame dan Perwal No.85/2011 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Malioboro sebagai landasan peraturan.
Berdasarkan aturan tersebut, sejumlah ruas jalan seperti Jalan Sudirman, Jalan Suroto, Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro hingga Titik Nol Kilomter termasuk kawasan steril dari reklame.
“Untuk ke depan tergantung nanti pembahasan raperda tersebut. Karena dalam aturan tersebut ada semangat penataan dan optimalisasi pendapatan dari pajak,” jelasnya.
