SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Solopos)
Kecelakaan Bantul terjadi karena aliran sungai meningkat.
Harianjogja.com, BANTUL — Sebuah alat berat backhoe tenggelam di Sungai Code akibat meningkatnya aliran sungai pada Rabu (21/9/2016) dini hari. Proyek pembangunan tebing sungai senilai Rp900 juta terkendala bencana.
Menurut Rofi, warga Dusun Glongdong yang tinggal hanya berjarak satu meter dari bibir sungai, pada Rabu dini hari terjadi peningkatan aliran Sungai Code akibat hujan deras yang mengguyur wilayah utara maupun selatan. Padahal di tengah Sungai Code sedang berlangsung proyek pembangunan tebing sungai serta pembangunan tanggul alias bendungan di tengah sungai.
Lantaran pekerjaan infrastruktur belum selesai, alat berat diparkir di dekat sungai. Namun akibat derasnya aliran air, tebing sungai setinggi sekitar tiga meter ambrol dan alat berat pun ikut tenggelam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena tidak ada pekerja yang berkegiatan saat dini hari.
Salah satu operator alat berat Naryadi mengatakan, proyek tersebut baru dikerjakan sekitar satu bulan terakhir. “Rencananya mau dibangun tanggul untuk mengamankan aliran air, lalu di tebing sungai dipasang bronjong,” tutur Naryadi. Akibat kejadian itu, pekerjaan pembangunan terpaksa dihentikan.
Hingga Rabu siang alat berat backhoe belum dievakuasi.
“Kalau alatnya sudah dikeluarkan dari sungai, semuanya harus dikeringkan dulu, olinya diganti mesinnya dikeringkan. Jelas rusak ini alatnya,” ungkapnya lagi.
Data yang diperoleh media ini, proyek pembangunan tanggul tersebut menggunkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul 2016 senilai Rp928 juta lebih. Proyek yang dinamai Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi Wilayah timur, Paket 2 Peningkatan/Rehabilitasi DI Malangjiwan itu dilaksanakan oleh CV Candi Sari selaku kontraktor proyek.
Kepala Seksi Operasi Jaringan Iirigasi Dinas Sumber Daya Air (SDA) Bantul Yitno mengatakan, bencana banjir yang menyebabkan tenggelamnya backhoe berpotensi menghambat pekerjaan selesai tepat waktu. Pemerintah kata dia akan berkomunikasi dengan kontraktor ikhwal keberlanjutan proyek tersebut.
“Kalau ada kejadian seperti ini, risiko masih ditanggung oleh kontraktor bukan pemerintah,” terang Yitno.