SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Harianjogja.com, JOGJA—Rencana pembentukan lima kelembagaan baru keistimewaan masih dirumuskan. Biro Organisasi Sekretariat Pemerintah Daerah DIY merencanakan Bebadan keistimewaan menjadi satu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan sehingga berisi pegawai negeri sipil (PNS).
Semisal Biro Tata Pemerintahan yang sudah biasa mengurusi pertanahan kas desa tugasnya dan fungsinya ditambah dengan kewenangan sebagai Bebadan Pratala lan Mandala mengurusi pertanahan Sultan Grond dan Pakualam Grond, serta bidang tata ruang.
“Namun, kalau berdasarkan analisis, beban kerjanya terlalu tinggi akan dibentuk lembaga sendiri seperti yang sudah diusulkan,” ujar Kepala Biro Organisasi Tri Mulyono, akhir pekan lalu.
Menggunakan Dana Keistimewaan 2013, Tri mengatakan analisis itu baru akan dilakukan. Tri menolak menyebutkan besaran anggaran yang diusulkan, karena belum ada kepastian kapan akan cair.
Tri menjelaskan, jika lembaga-lembaga keistimewaan itu dibentuk sendiri, Biro Organisasi akan mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY untuk pengadaan sumber daya manusianya. “Bebadan masuk dalam struktural Pemda, tentu pejabatnya PNS,” ungkapnya.
Pihak Kraton, lanjutnya, bakal dilibatkan dalam perumusan Bebadan tersebut. Namun bagaimana pembagian kerjanya , Tri mengatakan itu termasuk menjadi materi yang akan dibahas menggunakan danais itu sehingga menghasilkan naskah akademik.
Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Pemda DIY Haryanta mengatakan menyerahkan sepenuhnya pada Biro Organisasi untuk menganalisa beban kerja di instansinya.
Saat ini, Biro Tata Pemerintahan telah melakukan. ketugasan yang berkaitan dengan keistimewaan, yakni menginventarisasi SG dan PAG bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Kanwil DIY dan Kraton.
Apapun hasil analisanya, Haryanta akan mengikuti. “Kami kan hanya prajurit. Sendiko dawuh kemawon [Hanya mengikuti perintah saja],” ujarnya.