SOLOPOS.COM - Logo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (Istimewa)
Harianjogja.com, JOGJA—Belum juga jadi dicairkan, laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Keistimewaan (Danais) DIY termin pertama mesti sudah dilaporkan ke Kementerian Keuangan selambat-lambatnya awal Desember.
“Sesuai draf PMK [Peraturan Menteri Keuangan], laporan termin pertama 80% menjadi syarat untuk bisa mencairkan danais termin kedua,” ujar Aris Eko, Kepala Bidang Anggaran Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) DIY, di ruang kerjanya, Rabu (30/10/2013).
Pada termin pertama, danais rencananya cair Rp115 miliar dari total Rp231 miliar.
Aris memprediksi PMK yang telah berada di Kementerian Hukum dan HAM bakal segera dikirimkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Sekarang ini, ia bersama stafnya bekerja lembur merangkum Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di sela-sela finalisasi draf APBD 2014. “Kami lembur sampai malam pukul 00.00 WIB,” ujarnya.
Dari DPA yang dipegangnya, Aris mengatakan penggunaan dana yang realistis dilaksanakan terdapat di biro- biro sekretariat Pemda DIY, karena penggunaannya hanya untuk pelatihan- pelatihan. Sementara yang paling berisiko adalah penggunaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum.
Sebab, ada perencanaan untuk pembangunan fisik. Fisik dalam hal ini menurutnya adalah rencana adanya pembuatan digital enginering design tata ruang. “Kalau sesuai peraturan presiden, kalau pelaksanaannya lebih Rp200 juta harus lelang,” ujarnya.
Ia mengatakan, lelang membutuhkan waktu yang lama. Apalagi untuk pembuatan DED, lanjutnya, dibutuhkan waktu untuk melakukan berbagai macam kajian. Ia menyarankan agar kegiatan- kegiatan fisik yang tidak memungkinkan dilaksanakan tahun ini direncanakan untuk 2014.