SOLOPOS.COM - KPH Wironegoro. (JIBI/Harian Jogja/Ujang Hasanudin)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Seminar Keistimewaan DIY yang menghadirkan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Wironegoro sebagai pembicara di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Wonosari, Minggu (10/11/2013), ditolak pihak sekolah. Seminar akhirnya dipindah ke Balai Dusun Bansari, Desa Kepek, Wonosari dan dihadiri sekitar 150 warga.
Alasan penolakan tersebut karena Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMKN 2 yang menggelar acara tersebut tanpa sepengetahuan pembina maupun kepala sekolahnya, sehingga pihak sekolah tidak ingin mengambil risiko, terlebih KPH Wironegoro yang statusnya sebagai Calon Legislator dari Partai Gerindra.
Kepala Sekolah SMKN 2 Wonosari Sangkin mengatakan, pada dasarnya dia tidak menolak acara seminar maupun sosialisasi tentang keistimewaan DIY. OSIS menyebar undangan kepada OSIS sekolah-sekolah yang ada di Wonosari untuk acara seminar keistimewaan. “Pembina tidak diajak konsultasi, kepala sekolah juga tidak diberitahu,” katanya.
Padahal, kata Sankin, Minggu banyak kegiatan di sekolah, seperti kuliah UT [Universitas terbuka], lomba mewarnai untuk anak TK-SD se-kabupaten Gunungkidul. Sementara semua guru libur dan keamanan sekolah juga hanya seorang. “Kalau terjadi sesuatu tanggung jawabnya bagaimana. Lebih baik [Seminar] diundur atau dibatalkan,” papar Sankin.
Saat disinggung mengenai soal pembicara seminar adalah KPH Wironegoro yang statusnya calon anggota legislatif (caleg), Sankin mengetahuinya. “Saya juga harus hati-hati dengan kondisi seperti sekarang ini. Kami harus menjaga anak-anak dengan baik, belajar dengan baik. Kami netral tentang politik,” tandas Sankin.
Sementara itu KPH Wironegoro saat ditemui seusai seminar di Balai Dusun Bansari, Kepek, Wonosari membantah acaranya mengandung kepentingan politik. Dia juga menegaskan dalam paparannya soal Keistimewaan DIY sama sekali tidak menyinggung kepentingan politik. “Ada waktunya berbicara politik,” kata dia.
Suami dari GKR Pembayun ini juga mengklaim selama ini perjuangannya murni untuk kepentingan masyarakat. Dia juga prihatin banyak anak-anak muda saat ini yang belum memahami makna Keistimewaan DIY. Banyak masyarakat juga yang meminta agar keistimewaan disosialisasikan. “Bisa ditanyakan sendiri kepada masyarakat, apa yang mereka peroleh tidak ada kaitannya dengan politik,” ucap Wironegoro.
Namun demikian, menantu Sultan Hamengku Buwono X ini legowo dan tidak mempermasalahkan adanya penolakan dari sekolah. Dia bertekad tidak akan diam melainkan terus mensosialisasikan keistimewaan karena dibutuhkan masyarakat termasuk sekolah-sekolah, masyarakat nelayan. “Mau buat baik saja seperti ini. Tapi dinamika seperti ini [penolakn] tetap tidak menjadi masalah besar,” tandas Wironegoro.
Ketua Panwaslu Gunungkidul Buchori Ichsan saat dihubungi menyatakan tindakan penolakan yang dilakukan pihak sekolah SMKN 2 Wonosari sudah tepat, karena sekolah harus hati-hati terkait kepentingan politik praktis menjelang Pemilu, “Sekolah salah satu tempat yang harus steril dari kepentingan politik,” ucap Buchori.