SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JOGJA—Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY diminta mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Bantul Radio dan penjualan tanah kas Desa Bangunharjo di Bantul.
Divisi Investigasi Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) Irwan Suryono, kepada Harian Jogja, Selasa (11/10) mengatakan, hingga hampir dua tahun kasus itu ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, belum ada perkembangan signifikan, hingga akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan beberapa waktu lalu.
Bahkan desakan agar dua kasus itu dituntaskan terus bergulir. Pada 29 September lalu kata Irwan, lembaganya melayangkan surat ke Kejari Bantul meminta klarifikasi sejauh mana perkembangan penanganan kasus itu. Namun sampai sekarang belum ada jawaban. “Sepertinya Kejari menunggu hasil dari KPK, kalau memang (Kejari) tidak bisa menangani sebaiknya biar diambil alih oleh Kejati,” tegas Irwan.
Kasi Penyidikan Kejati DIY, Dadang Darusalam memastikan, lembaganya belum akan mengambil alih penanganan dua kasus itu. Hingga saat ini lembaganya masih menunggu hasil dari Kejari Bantul. Meski begitu menurutnya, pemantauan terus dilakukan. “Kejati kan memang selalu menyuvervisi, secara berkala mislanya ada ekspose perkara dan ditanyakan perkembangannya sejauh mana,” ujar Dadang.
Kalaupun hendak mengambilalih, perlu dilakukan pengambilan data dari Kejari. Namun Dadang memastikan, kejaksaan tetap bergerak menangani kasus dugaan korupsi senilai Rp1,7 miliar pada pembelian Bantul Radio dan deposito penjualan tanah kas Desa Bangunharjo senilai Rp8 miliar tersebut meski juga telah ditangani KPK. “Kami tetap jalan, KPK tidak ada urusannya dengan kejaksaan. Walaupun ada atau tidak ada KPK penyelidikan tetap berjalan,” lanjutnya.(Harian Jogja/Bhekti Suryani)